LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID- Ribuan perangkat desa (Prades) dan kepala desa (Kades) membatalkan rencana demontransi di halaman depan kantor Pemkab Lebak, Selasa 2 April 2024.
Diketahui batalnya aksi tersebut setelah ribuan Prades dan Kades melakukan audiensi dengan Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan.
Dari diskusi terbatas dengan Pj Bupati dan pejabat teras Pemkab Lebak bersama Prades, Kades, serta BPD, Pemkab bersedia memenuhi tuntutan aparatur desa tersebut.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak Usep Pahlaludin menyatakan, aksi demo yang rencananya dilakasanakan hari ini batal digelar. Karena pada Senin 1 April, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan meminta kami untuk membicarakan persoalan ADD secara baik-baik.
“Kami diundang audiensi untuk membicarakan tuntutan Prades, Kades, dan BPD. Alhamdulillah, tuntutan kami dipenuhi dan ADD dicairkan,” kata Usep kepada wartawan, Selasa 2 April 2024.
Dilanjutkan Usep, Pj Bupati dan jajarannya secepatnya akan menyalurkan ADD ke kas desa. Walaupun masih ada puluhan desa yang belum menerima, karena persyaratannya belum lengkap.
“Kami apresiasi komitmen Pemkab Lebak. Walaupun, kebijakan ini harus kami tekan terlebih dahulu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak Oktavianto Arief Ahmad mengungkap, pemerintah daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah memcairkan ADD ke kas desa. Ada 302 desa yang telah menerima ADD dan sisanya masih belum.
“Untuk sisanya kita upayakan cair satu atau dua hari ini. Jadi, sebelum libur lebaran semuanya sudah disalurkan ke kas desa,” terangnya.
Diketahui ribuan Prades dan Kades dari 28 kecamatan akan menggelar aksi lantaran pencairan ADD tak kunjung ada. Karena sudah empat bulan, Prades dan Kades belum menerima honor akibat keterlambatan tersebut, Akibatnya Kades terpaksa berutang untuk menutupi dana operasional desa. Sedangkan Prades berutang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. (*)
Editor: Bayu Mulyana
