SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Banten tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan 2022.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, IDI Banten tahun 2023 yakni 75,83. Sedangkan, tahun 2022 sebesar 78,75.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, A Jazuli Abdilah mengatakan, hal ini itu menjadi momentum bagi semua pihak untuk introspeksi.
“Terutama yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan,” ujarnya usai FGD Penguatan IDI Provinsi Banten yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Provinsi Banten di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis, 4 Juli 2024.
Kata dia, IDI Banten yang mengalami penurunan adalah tahun 2023 sebelum perhelatan Pemilu 2024.
Diketahui, ada tiga aspek IDI di Banten. Yakni, aspek kebebasan sebesar 83,11; aspek kesetaraan sebesar 80,59; dan aspek kapasitas lembaga demokrasi 60,96.
“Mungkin aspek penyelenggaraan Pemilu belum masuk situ (nilainya),” terangnya.
Perlu juga ada upaya edukasi politik kepada masyarakat yang dilakukan penyelenggara Pemilu agar mereka mendapatkan akses informasi.
Jazuli mengatakan, untuk mengoptimalkan demokrasi, bahkan perhelatan Pemilu di Banten, bukan hanya tanggungjawab lembaga pemerintahan tapi juga non pemerintahan yang jumlahnya cukup banyak di Banten.
“Mereka ada yang mengklaim sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Buktikan. Ada juga yang mengklaim kampus yang mengedukasi publik. Buktikan. Jadi peran-peran itu belum optimal. Kampus banyak, doktor banyak, profesor banyak, mahasiswa banyak, kumpul dalam paguyuban atau forum atau ormas atau OKP ada misi advokasi publik, penyadaran publik. Itu yang belum berjalan,” tandasnya.
Sehingga, lanjut Jazuli, praktek-praktek politik menjadi brutal. Bahkan, DPRD juga dikritisi terkait dengan produk hukum yang dihasilkan.
“Kita masih dalam kategori sedikit, tapi ada. Itu juga diukur juga dalam FGD. Buat evaluasi kita juga” ungkapnya.
Ia berharap, IDI Banten tahun 2024 bisa lebih meningkat.
Pemprov Banten dapat juga memberdayakan OPD-OPD dan instrumen birokrasi yang ada, selain Badan Kesbangpol. Misalnya, Diskominfo SP sebagai komunikasi politik.
Sementara itu, Asda I Pemprov Banten, Komarudin, mengaku turunnya IDI Banten tahun 2023 dibandingkan 2022 menjadi koreksi bagi semua pihak.
“Terlepas turun atau naik. Itu menjadi instrumen yang bisa menggambarkan kondisi kita saat ini. Artinya dari angka-angka itu menjadi bahan kita untuk melakukan perbaikan. Justru kita terimakasih adanya indeks itu. Akan ketahuan apa sih nilai tertinggi, apa yang sudah kita lakukan. Mana yang masih di bawah. Jadi kita terima itu dan menjadi bahan kita untuk perbaikan di tahun depan,” ujarnya.
Kata dia, sebagai sebuah instrumen juga harus dilakukan perbaikan terus menerus agar sesuai dengan perkembangan teori, ilmu pengetahuan, dan dinamika yang ada di masyarakat.
Bahkan, mantan Pj Bupati Tangerang ini juga mendorong IDI versi lain selain BPS supaya ada pembanding agar lebih komprehensif. (*)
Editor: Agus Priwandono
