PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, bersama Forkopimda Pandeglang memantau progres Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Serang-Panimbang, Rabu, 7 Agustus 2024.
Tiga titik lokasi dikunjungi Bupati Irna. Yakni, pembangunan interchange Bojong, lokasi relokasi SDN Pasirsedang 2 di Desa Pasirsedang Kecamatan Picung, dan SDN Pasirkadu 1 di Desa Pasirkadu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang.
Bupati Irna menilai, sejauh ini progres proyek jalan Tol Serang-Panimbang berjalan baik.
“Dan ada beberapa relokasi publik utulity. Sekolah, ada masjid akan segera direlokasi,” katanya kepada RADARBANTEN.CO.ID di lahan relokasi SDN Pasirkadu 1.
Terkait relokasi, Bupati Irna berkolaborasi bersama Forkopimda serta pelaksana proyek Jalan Tol Serang-Panimbang.
“Akan ada relokasi pembangunan ke tempat representatif. Salah satunya SDN Pasirkadu 1 di Kecamatan Sukaresmi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Irna mengungkapkan, kunjungan kerjanya itu untuk melihat langsung progres pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang.
“Ini proyek strategis nasional, jangan sampai ada masalah. Kami, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, bersama kepala sekolah, camat, untuk KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) direlokasi sementara ke tempat lebih aman,” katanya.
Sementara, proses pembebasan lahan memerlukan waktu.
“Sementara mereka juga tidak nyaman melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tempat penuh debu. Kami geser sementara kegiatan belajar mengajar, ada di majelis taklim, Posyandu dan madrasah, tapi semuanya akan kami penuhi,” katanya.
Bupati Irna mengatakan, proyek strategis nasional ini tujuannya untuk kesuksesan, kesejahteraan masyarakat Banten Selatan.
“Yang selama ini katanya belum maju. Memang harus ada pengorbanan, perjuangan, ngebul-ngebul dikit ya becek-becek dikit,” katanya.
“Selain itu juga, memang ada relokasi unit-unit publik. Salah satunya SDN Pasirkadun1, yang insya Allah selesai pembangunan di bulan November 2024,” katanya.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Tol Serang-Panimbang Seksi 3, Navy Anugrah, mengungkapkan, dalam pelaksanaan pengerjaan yang menjadi kendala ialah lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
“Saat ini ada beberapa segmentasi belum dapat kami sentuh. Ini beberapa petak pembebasan lahan ini milik Perhutani (lahan KLHK) ini daerah Pasirsedang (ditandai warna merah) yang full sama sekali enggak bisa kami kerjakan,” katanya.
Lahan belum bisa disentuh ditandai dengan warna merah dalam peta pembangunan.
“Yang merah-merah ini belum bebas. Ada beberapa titik, walaupun kecil-kecil tapi kami belum bisa sentuh sama sekali,” katanya. (*)
Editor: Agus Priwandono
