SERANG, RADARBANTEN.CO.ID– Berdasarkan Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Kementerian Kesehatan RI, jumlah balita di Provinsi Banten yang telah diukur dan ditimbang sebanyak 824.212 balita.
Hingga 6 Juli 2024 lalu, masih ada 4 persen atau 35.405 balita di Banten yang kondisinya stunting.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten serius melaksanakan program dan langkah-langkah percepatan penanganan stunting dan gizi buruk. Bentuk kesiapan itu dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “Pemprov Banten begitu mendapatkan data, dengan sungguh-sungguh melakukan berbagai pendekatan untuk menurunkan stunting hingga 14 persen,” ujar Al saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Penurunan Stunting di Provinsi Banten di Aula Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Rabu, 25 September 2024.
Al mengatakan, Pemprov Banten melakukan penanganan yang sungguh-sungguh sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dirinya optimis target 14 persen bisa dilakukan bahkan dilampaui. “Kita dipandang baik dalam penanganan stunting dan gizi buruk. Melaksanakan langkah sungguh-sungguh dengan pendekatan utama spesifik dan sensitif. Pendekatan ini sangat jelas dan terukur. Menimbang dan mengukur seluruh data balita kita,” ungkapnya.
Kata dia, agar program tepat sasaran, Pemprov Banten melaksanakan pendataan bayi by name by addres bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, melakukan pendataan penimbangan, dan pengukuran dengan alat yang tepat. “Data by name by address agar tepat dalam melaksanakan agenda kerja,” tegasnya.
Dipaparkan, dari pendataan by name by addres yang 100 persen atau 824.212 balita, Pemprov bekerjasama dengan Posyandu dan PKK dalam percepatan penanganan stunting dan gizi buruk. “Kita melakukan intervensi dengan data by name by address. Juga memantau agenda kerja intervensi melalui e-dasawisma,” jelas Al.
Diungkapkan, Dapur PKK melakukan intervensi anak stunting dan gizi buruk melalui program makanan bergizi atau program makanan tambahan. Berbasis data by name by address, Pemprov juga melakukan intervensi spesifik dan sensitif. Pemprov telah menyiapkan pembiayaan kesehatan berbasis asuransi BPJS Kesehatan dalam penanganan kesehatan. “Saat ini cakupan universal health care (UHC) telah mencapai 99 persen,” tuturnya.
Untuk memantau intervensi terhadap penanganan anak stunting dan gizi buruk, lanjutnya, Pemprov Banten bekerjasama dengan Universitas Indonesia mengembangkan aplikasi e-dasawisma. Melalui aplikasi ini, intervensi yang telah dilakukan terpantau. Sehingga jika ada hambatan bisa terpantau dan teranalisa.
Editor : Merwanda
