SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Money politik atau politik uang berupa ‘Serangan Fajar’ kerap terjadi di setiap momentum pemilihan seperti pada masa tenang. Hal itu diungkapkan oleh Akademisi sekaligus Pengamat politik dan kebijakan publik dari Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Banten, Syaeful Bahri.
Ia menyebut jika serangan fajar ini menjadi salah satu kerawanan yang kerap terjadi di masa tenang Pilkada. Dirinya menganggap jika hal ini telah menjadi menjadi boroknya demokrasi di tanah air ini. Yang mana, setiap perhelatan pesta demokrasi kerap diwarnai serangan fajar yang bertujuan memengaruhi pilihan pemilih.
“Ini menjadi bagian dari fakta politik Indonesia bahwa money politik ini betul betul dihilangkan dari pesta demokrasi. Apalagi menjelang pemilihan, serangan-serangan fajar sudah seperti menjadi budaya,” ujar Syaeful, Minggu 24 November 2024.
Syaeful pun mencontohkan kontestasi Pemilu 2024 kemarin yang mana banyak ditemukan praktik money politik. Hal ini pun diakui oleh para legislatif yang terpilih kemarin, di mana 90 persen dari mereka mengaku jika masyarakat mengharapkan adanya kovensasi untuk memilih mereka.
“Mayoritas dari 8 juta pemilih di Banten ini, mayoritasnya menerima money politik. Mereka menyebutnya sebagai sedekah Pilkada, bahkan banyak diantaranya yang malah menagih sedekah ini ke tim sukses (timses) paslon,” ucapnya.
“Padahal mereka juga kerap dikasih transport kalau ikut aktivitas kampanye paslon,” sambungnya.
Syaeful pun memandang jika money politik atau pun serangan fajar ini menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pemilih. Sebab, pemilih di Banten terkenal dengan sifat pragmatisme nya. Padahal hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, harus segera ditindaklanjuti.
Karena, sifat pragmatis dengan memilih paslon berdasarkan nilai serangan fajar, ukan dari ide dan gagasan akan berdampak buruk bagi demokrasi dan juga keberlangsungan Pemerintahan ke depan. Belum lagi, juga soal ongkos politik yang mahal.
“Gerakan seperti terima uangnya tidak coblos orangnya itu sudah dilakukan, tapi yang masih sedikit itu tolak uangnya, tidak coblos orangnya. Itu mungkin hanya 5 persen dari total 8 juta pemilih se Banten,” ungkapnya.
Kondisi ini pun menjadi tantangan bagi pengawas dan penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun APH yang tergabung dalam Gakkumdu. Ketegasan dari mereka pun ditunggu-tunggu, yang mana APH harus turun tangan menindak setiap pelaku money politik.
Syaeful juga berharap adanya peran dari masyarakat yang menolak dan bahkan melaporkan setiap aktivitas menyimpang yang bakal mencederai pesta demokrasi lima tahunan khususnya money politik ini.
“Kita berharap semua elemen untuk menghormati masa tenang ini dengan patuh, dengan tidak melakukan aktivitas kampanya apapun baik itu secara langsung maupun di media sosial,” tuturnya.
“Jangan sampai ada kampanye-kampanye terselubung atau serangan fajar. Kalau pun mendapatkan adanya penyimpangan itu, kami harap masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak terkait. Mari jaga pesta demokrasi ini sebagai Pilkada yang demokratis, jujur dan bersih,” tandasnya.
Editor: Bayu Mulyana
