CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Selasa, 21 Januari 2025.
Aksi ini merupakan respon terhadap banyaknya permasalahan yang terjadi di Kota Cilegon, dari pembangunan infrastruktur sampai kesehatan dan pendidikan.
IMC juga menyoroti persoalan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
IMC juga meminta agar Pemkot Cilegon segera membayarkan honor guru madrasah dan kader Posyandu yang tak kunjung ada kejelasan.
Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi IMC, Febriansyah Ikhsan, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan respon atas berbagai permasalahan yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan kredibilitas Pemkot Cilegon.
“Hak dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik untuk masyarakat terus tergerus dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terdampak penyakit HIV, ISPA, dan DBD.” ucapnya.
Febriansyah menambahkan bahwa permasalahan pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon mengalami stagnasi dan berjalan ke arah yang tidak jelas.
“Pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi pilar kemajuan daerah kini tidak memiliki arah yang jelas. Pembangunan mangkrak, jalan rusak, kurangnya lampu penerangan jalan dan banjir di beberapa titik memberikan dampak buruk bagi masyarakat,” ucapnya.
Febriansyah juga menambahkan agar persoalan guru honorer dan serta kader Posyandu segera diselesaikan oleh Pemkot Cilegon.
“Guru honorer dan kader Posyandu, yang menjadi garda terdepan dalam peningkatan kecerdasan dan layanan masyarakat, masih belum mendapatkan hak mereka secara layak,” tambahnya.
IMC juga menyoroti persoalan praktik KKN dan permasalahan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.
“Pemerintah daerah gagal memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik karena terbukti tidak memenuhi konstitusi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya.
Mahasiswa juga menuntut agar Walikota Cilegon merealisasikan janji kampanye yang pernah disampaikan saat kampanye.
Kepala Bagian (Kabag) Kesra, Rahmatullah, hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan.
Rahmatullah menjelaskan persoalan honor guru madrasah, honorer, dan kader Posyandu sekarang tengah diperjuangkan oleh Pemkot Cilegon dengan melakakan audiensi dengan perwakilan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan masih menunggu hasil.
Ketua Umum IMC, Ahmad Maki, merasa tidak puas terhadap jawaban dari perwakilan pemerintah Kota Cilegon dan akan melakukan aksi kembali dan meminta agar ditemui oleh Walikota Cilegon.
“Ya, saya tidak puas dengan jawaban dari perwakilan dari Pemkot Cilegon, saya ingin bertemu langsung dengan Walikota karena dari awal menjabat sampai hari ini belum pernah menemui masa aksi,” ucap Maki.
Editor: Agus Priwandono