20 Perkara PHPU Pilkada 2024 Diputus Hari Ini, Termasuk Kabupaten Serang

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU) Tahun 2024 Senin, 24 Februari 2025, mulai pukul 13.00 WIB.

Pada sesi kedua ini, sebagaimana dikutip dari siaran pers, MK akan memutuskan 20 perkara dari total 40 perkara yang telah memasuki tahap pembuktian. Termasuk PHPU Pilkada Kabupaten Serang.

Program Serang Digital Bisa Mudahkan Masyarakat Urus Administrasi

Raperda Lingkungan Hidup dan Persampahan Segera Rampung di Masa Sidang II

Jual Miras, Ruko di Ciruas Disegel Satpol PP

165 Layanan Pemkot Serang Bisa Diakses di Serang Digital

Sidang ini akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya, dan dilaksanakan secara pleno di Ruang Sidang Gedung I MK.

Sebelumnya, dari 310 perkara PHPU Kada yang diregistrasi, MK telah mengucapkan putusan dan ketetapan terhadap 270 perkara pada 4-5 Februari 2025. Dari jumlah tersebut, 227 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara dinyatakan gugur, dan 6 perkara diputuskan bukan kewenangan MK.

Sementara itu, 40 perkara yang tersisa, terdiri dari 3 perkara Pemilihan Gubernur (Pilgub), 3 perkara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot), dan 34 perkara Pemilihan Bupati (Pilbup), dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.

Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan untuk 40 perkara tersebut telah dilaksanakan sejak 7 hingga 17 Februari 2025. Sidang ini bertujuan mendengar keterangan saksi dan ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

Proses pemeriksaan dibagi ke dalam tiga Panel Majelis Hakim, masing-masing terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi.

Panel I, dipimpin oleh Suhartoyo bersama Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, memeriksa 15 perkara.

Panel II, dipimpin oleh Saldi Isra bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, memeriksa 13 perkara.

Sementara Panel III, dipimpin oleh Arief Hidayat bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, memeriksa 12 perkara.

Dalam persidangan tersebut, MK memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli, dengan batasan maksimal 6 orang untuk perkara Pilgub dan 4 orang untuk perkara Pilwalkot atau Pilbup.

Selain itu, MK juga memanggil pihak-pihak lain yang diperlukan untuk didengar keterangannya terkait persoalan yang sedang diperiksa.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025, MK wajib memutus seluruh perkara PHPU Kada dalam waktu tidak lebih dari 45 hari sejak perkara diregistrasi.

Dengan demikian, sidang pengucapan putusan pada 24 Februari 2025 menjadi tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024.

BERIKUT 20 DAFTAR PERKARA YANG AKAN DIPUTUS OLEH MK DI SESI KEDUA:

NOMOR PERKARA dan WILAYAH PERKARA

1. 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Pesawaran

2. 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Serang

3. 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 Provinsi Kep. Bangka Belitung

4. 81/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Berau

5. 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Aceh Timur

6. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

7. 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Lamandau

8. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Sabang

9. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kepulauan Talaud

10. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025