LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak berharap peran maksimal Pendamping Sosial, seperti PKH maupun Pendamping Desa untuk terus melakukan update pembaharuan data penerima bantuan sosial di Kabupaten Lebak.
Lantaran itu, pendamping sosial telah mendapat pelatihan dari Badan Pusat Stastik (BPS) cara melakukan verifikasi dan update data penerima bansos yang tepat sasaran.
Saat ini, total keseluruhan penerima bansos Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lebak mencapai 115.347 keluarga penerima manfaat (KPM).
“Tentunya, ini kan bagaimana komitmen dan kemauan untuk membenahi data, bersama-sama mengecek individu-individu yang sudah tidak tepat sasaran agar diusulkan diganti. Saat ini pendamping Bansos tengah melakukan verifikasi data penerima bansos,” kata Kepala Dinsos Lebak Eka Darmana Putra, Rabu 12 Maret 2025.
Mantan Camat Panggarangan ini mengatakan, saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sedang membenahi dan memverifikasi ulang data masyarakat penerima bansos.
“Penerima bansos BPNT atau PKH yang misalnya sudah dua atau tiga tahun kemudian ekonominya membaik dan kehidupannya sudah layak tentu harus disetop lalu diganti ke yang membutuhkan,” ujarnya.
Eka mengakui tidak sedikit penyaluran Bansos tidak tepat sasaran. Dimana, masyarakat yang bukan dalam kriteria penerima namun masih mendapat bantuan.
“Ya, kesalahan data pasti ada. Di lapangan yang tidak tepat sasaran disebut inclusion dan exclusion error (Kesalahan dalam data). Kita akui, karena itu program pusat yang didata di lapangan, diverifikasi dan dilaporkan oleh operator desa untuk kita usulkan ke pusat,” katanya.
Dalam upaya mengurangi terjadinya penyaluran bansos tidak tepat sasaran, kata Eka juga sudah dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes).
“Kita benahi dengan coba verifikasi ulang agar lebih tepat sasaran penerimanya. Jadi kalau keluarga itu dianggap tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos harusnya dikeluarkan dari SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) Desa oleh operator di desa kemudian diusulkan ke pusat agar dihapus datanya,” papar Eka.
Editor: Mastur Huda
