SERANG, RADARBANTEN.CO.ID-Wakil Ketua Fraksi PPP-PSI DPRD Banten Musa Weliansyah memberikan usul kepada Sekretariat DPRD Banten untuk memangkas anggaran reses dan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) anggota DPRD Banten.
Usulnya, anggaran reses dan sosper senilai ratusan miliar itu dipangkas guna melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.
Musa mengatakan, anggaran untuk reses dapat diefisienkan dengan mengurangi jumlah peserta juga jumlah titik setiap anggota DPRD Banten.
Yang mana, saat ini setiap anggota DPRD Banten memiliki kewajiban untuk melakukan reses di delapan titik setiap masa sidang dengan jumlah peserta 300 orang.
Katanya, jika jumlah peserta dikurangi dari 300 orang menjadi 150 orang dan dari 8 hari menjadi 5 hari, ini bisa melakukan efesiensi diatas Rp4,5 miliar untuk satu kali reses ke 100 anggota DPRD.
“Kalau tiga kali masa sidang berarti Rp13,5 miliar bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur poros desa atau bantuan langsung pada pelaku UMKM. Ini jauh lebih nyata bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Musa, Senin 17 Maret 2025.
Musa yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Lebak ini menyebut jika mekanisme reses dan sosper saat ini belumlah efektif.
Sebab, di setiap titiknya jumlah partisipasi masyarakat masih rendah, hanya 70 persen dari kouta 300 orang.
Jika pun ada peserta reses yang lebih dari 300 orang, kata Musa, itu hanya di wilayah padaat penduduk saja.
“Bagi saya reses dengan jumlah 300 peserta yang dilaksanakan 8 hari kerja kurang efektif dan ngabisin duit ga karuan,”ujarnya.
Belum lagi, kata Musa, dalam alokasi reses ini tidak ada alokasi anggaran untuk biaya sewa gedung maupun uang transportasi bagi peserta. Akibatnya, Musa mengaku harus menombok uang Rp30 sampai Rp40 juta dalam satu kali masa sidang reses.
Baginya, yang terpenting dari reses ialah aspirasi dari masyarakat dapat tersampaikan melalui anggota DPRD yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Buat apa banyak peserta toh usulan mereka juga sedikit dan tidak bisa ditampung, ga jelas outputnya apa. Usulan ditampung realisasi tidak ada, karena DPRD banten tidak memiliki dana pokok pikiran,” ungkapnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
