SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengumumkan pendirian Posko Pengaduan Nasional. Tujuannya jelas: melawan mahalnya biaya pendidikan dan mendorong perubahan besar lewat industrialisasi nasional.
Lewat tema panjang tapi padat makna—“Bersama LMND Lawan Praktek Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan di Dalam Kampus, Dukung Sekolah Rakyat, Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional Menuju Bangsa Berdaulat”—LMND ingin menyuarakan keresahan mahasiswa dari seluruh penjuru kampus.
Koordinator Umum Posko, Julfikar Hasan, bilang bahwa langkah ini akan diperluas ke kampus-kampus basis LMND.
“Setelah ini, daerah-daerah lain akan mengikuti. Manifestasi dari deklarasi ini adalah membangun posko pengaduan di seluruh kampus basis pengorganisasian LMND,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa 29 April 2025.
Ia menyebut, banyak mahasiswa—termasuk kader LMND sendiri—sudah kehabisan akal menghadapi beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang selangit. Tak sedikit yang sampai frustrasi karena tunggakan biaya bisa menembus puluhan juta.
“Ini tidak rasional. Akibat liberalisasi dan komersialisasi, anggota kami sendiri ada yang frustrasi karena menanggung beban biaya kuliah yang sangat besar,” tambah Julfikar.
Ketua Umum LMND, Syamsudin Saman, juga angkat suara. Menurutnya, arah pendidikan saat ini sudah jauh dari semangat kedaulatan bangsa. Ia menyebut praktik liberalisasi pendidikan sudah ketinggalan zaman dan tidak cocok untuk negara yang ingin mandiri.
“Bagi LMND, membangun industri nasional dan mengolah sumber daya alam di dalam negeri adalah langkah strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mengakhiri ketergantungan pada negara maju,” tegas Syamsudin.
Ia juga menjelaskan bahwa industrialisasi dan hilirisasi bukan cuma soal ekonomi, tapi juga kunci untuk menghadirkan pendidikan yang adil dan bisa diakses semua orang.
Tak berhenti di situ, LMND juga mengajak seluruh lapisan masyarakat—mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, perempuan, sampai pemuda—untuk bersatu membangun gerakan nasional yang kritis tapi solutif.
“Persatuan nasional bukan berarti membungkam kritik, tetapi membangun gerakan rakyat yang sadar dan aktif sebagai subjek pembangunan,” tutupnya.
Editor : Merwanda
