SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait persoalan penanganan sampah. Aspirasi tersebut diterima saat dirinya melakukan reses.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, selama melaksanakan reses di Dapil I Kabupaten Serang, banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai pengelolaan sampah yang belum optimal.
“Persoalan sampah di beberapa titik reses selalu muncul. Selain itu persoalan jalan lingkungan yang masih harus mendapat sentuhan, kemudian PJU, dan layanan-layanan umum yang lainnya. Tentu kami dari pimpinan dan anggota DPRD menghimpun semuanya menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang akan kami sampaikan ke eksekutif,” katanya, Selasa 20 Mei 2025.
Ia mengatakan, salah satu faktor utama yang menjadi kendala besar dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Serang ialah karena tidak adanya Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA) sehingga penanganan sampah tidak dapat berjalan optimal.
Kabupaten Serang hingga saat ini masih sangat bergantung dengan daerah lain untuk mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat. “Nah, kita terus mendorong bagaimana Kabupaten Serang berupaya memiliki TPSA yang mudah-mudahan sih masyarakat juga bisa bersama-sama mewujudkannya,” ujarnya.
Menurutnya, selama TPSA belum dimiliki Pemkab Serang, maka persoalan sampah akan sukar untuk bisa diselesaikan secara menyeluruh. “Ini harapan masyarakat yang harus kita wujudkan bersama-sama,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah agar mau mengoptimalkan rencana pemerintah pusat yang ingin membuat pembangkit listrik tenaga sampah untuk penanganan sampah jangka panjang.
“Apapun program nasional, program pusat kita akan support agar itu kita sukseskan. Apalagi program-program yang sudah diluncurkan pemerintah pusat, maka di daerah harus menyukseskannya,” tegasnya.
Ulum mengatakan, nantinya hasil reses yang merupakan aspirasi dari dari masyarakat akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan kemudian akan disampaikan kepada Pemkab Serang.
“Itu menjadi bahan perjuangan kami di DPRD untuk bisa diwujudkan di tahun anggaran berikutnya. Ya, syukur-syukur kalau misalnya ada poin-poin yang urgen dan harus segera dilakukan di perubahan. Tapi kalaupun tidak, itu menjadi bahan perjuangan kami untuk dilaksanakan di tahun 2026,” pungkasnya.
Editor: Mastur Huda
