PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID–Pemerintah Desa (Pemdes) Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, telah mencairkan Dana Desa (DD) tahap pertama. Saat ini, desa masih menunggu pencairan tahap kedua dari pemerintah pusat.
Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadiharja, mengatakan bahwa untuk sementara Alokasi Dana Desa (ADD) khusus Siltap bagi perangkat desa selama tiga bulan sudah dibayarkan.
RelatedPosts
“Untuk DD tahap pertama sudah cair, tinggal menunggu tahap kedua. Sementara alokasi lainnya dari dana desa, kita masih menunggu surat realisasi. ADD Siltap untuk perangkat desa yang tiga bulan itu sudah dibayarkan,” katanya, Kamis 29 Mei 2025.
Wahyu berharap pencairan tahap kedua bisa segera dilakukan agar program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bandung dapat terus berjalan sesuai rencana.
Lanjutnya, pihaknya terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di tahun 2025. Salah satu sektor yang kini diandalkan adalah budidaya ikan mas varietas Sinyonya.
Wahyu Kusnadiharja menjelaskan, bahwa saat ini belum ada divisi usaha baru di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun sektor ketahanan pangan melalui budidaya ikan tetap menjadi fokus.
“BUMDes akan kita dorong lebih maksimal. Salah satunya lewat ketahanan pangan, yaitu budidaya ikan mas Sinyonya. Selain untuk konsumsi lokal, ikan ini punya peluang ekspor yang cukup menjanjikan,” jelasnya.
Menurut Wahyu, ikan mas Sinyonya dijual dalam berbagai ukuran dan kategori, mulai dari larva, benih kebul, benih belo, hingga ikan konsumsi. Bahkan, permintaan untuk indukan berbobot 3–5 kilogram cukup tinggi.
Namun di tengah geliat usaha, Wahyu mengungkapkan masih ada sejumlah kegiatan desa yang belum bisa direalisasikan lantaran terkendala pencairan anggaran. Di antaranya dana dari DD tahap kedua, ADD non-Siltap, serta bantuan provinsi seperti PHPRD dan PHRD.
“Memang masih ada kegiatan dari APBDes yang belum berjalan karena dananya belum terserap di semester pertama ini,” ujarnya.
Soal pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, Wahyu memastikan semuanya berjalan sesuai regulasi. Pihak desa juga membuka akses informasi publik melalui kanal digital maupun konvensional.
“Pertanggungjawaban dilakukan di akhir tahun. Laporan capaian output kami unggah di website resmi desa, Desabandung.id. Selain itu, kami pasang banner di pelosok desa agar masyarakat bisa mengakses informasi secara langsung,” tutupnya.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: AGung S Pambudi
