CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon hingga akhir Mei 2025 masih minim.
Lelang yang berjalan didominasi oleh jasa konsultan. Sementara untuk pekerjaan fisik, baru sedikit yang terealisasi.
Walikota Cilegon, Robinsar, mengaku tidak mempersoalkan kondisi itu. Ia menegaskan bahwa lelang akan difokuskan pada saat perubahan anggaran, yakni APBD Perubahan 2025.
“Oh enggak, kalau yang untuk penilaian lelang, karena kita mau target di Perubahan, nanti sekalian. Biar enggak kerja dua kali,” ujar Robinsar kepada Radar Banten.
Menurut Robinsar, kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah melakukan penataan ulang anggaran atau recofusing. Langkah ini dilakukan agar program yang dijalankan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan prioritas.
“Sekarang ini dalam rangka recofusing anggaran dan juga efisiensi. Ya, kita masih menghitung. Tujuannya untuk memperkuat program supaya nanti bisa linear dengan kebutuhan kita, juga sesuai dengan janji kampanye kami,” sambungnya.
Data yang dihimpun dari Bagian Barang dan Jasa Setda Kota Cilegon menunjukkan bahwa hanya tiga pekerjaan fisik yang sudah dilelang hingga Mei 2025. Selebihnya, masih didominasi oleh jasa konsultan.
Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kota Cilegon, Samwangge, menyebutkan tiga paket pekerjaan fisik yang telah dilelang yaitu pembangunan Gedung Perpustakaan senilai Rp9,8 miliar, pengadaan PDAM sebesar Rp1,4 miliar, serta pekerjaan pematangan lahan di kawasan APS senilai Rp2,1 miliar.
“Sementara untuk jasa konsultan, di antaranya konsultan induk pengawas pembangunan perpustakaan senilai Rp400 juta, dan konsultan penyusun dokumen pengawasan TPA Bagendung sebesar Rp485 juta. Itu sudah selesai semua,” kata Samwangge saat ditemui di Kantor Walikota beberapa waktu lalu.
Menurutnya, minimnya kegiatan fisik yang dilelang tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang harus diikuti daerah.
“Dari awal tahun kami sudah sampaikan ke perangkat daerah bahwa harus ada penyesuaian. Ini perintah dari pusat, jadi kita hanya menindaklanjuti,” jelasnya.
Samwangge mengungkapkan, efisiensi tersebut berdampak pada bergesernya jadwal pelaksanaan lelang. Banyak perangkat daerah yang belum mengajukan dokumen lelang, terutama untuk proyek-proyek berskala besar.
“Kalau proyek strategis, baru perpustakaan yang masuk. Pelabuhan dan lainnya belum. Untuk proyek kecil di bawah Rp200 juta atau penunjukan langsung (PL), itu sudah ada yang jalan, seperti renovasi gedung sekolah,” ungkapnya.
Editor: Aas Arbi
