CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mempublikasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon Tahun 2025 kepada masyarakat.
Menurut Fauzi, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana realisasi program serta janji prioritas pemerintah daerah.
“Dalam rapat paripurna kemarin terkait penetapan rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota, kami sudah membaca seluruh laporan. Ada program yang sudah terlaksana, namun ada juga yang belum,” ujarnya.
Ia menilai, publikasi LKPJ dapat menjadi sarana check and balance antara pemerintah dan masyarakat.
“Harapannya, Pemerintah Kota Cilegon bisa mempublikasikan LKPJ kepada masyarakat luas agar bisa terlihat mana program yang sudah terlaksana dan mana yang belum,” katanya.
Fauzi menegaskan, masyarakat juga perlu mengetahui alasan keterlambatan pelaksanaan program beserta solusi yang disiapkan pemerintah daerah.
“Kalau memang belum dilaksanakan, kapan akan dilaksanakan dan bagaimana solusinya, itu harus disampaikan oleh Pemerintah Kota Cilegon supaya masyarakat tahu,” tegasnya.
Ia mengatakan, sejumlah program dalam 17 janji prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat.
“Janji prioritas itu kapan direalisasikan, karena ini menjadi pertanyaan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu yang disoroti adalah program kenaikan honor RT dan RW, kader, DKM hingga Linmas yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi.
“Yang sering dipertanyakan masyarakat misalnya kenaikan honor RT/RW, kader, DKM dan lainnya,” katanya.
Bahkan, menurut Fauzi, honor Linmas justru mengalami penurunan.
“Termasuk Linmas. Honor Linmas malah turun, bukan naik,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah program pembangunan yang hingga kini masih berada pada tahap Detail Engineering Design (DED).
“Seperti youth center dan otomotif center, itu masih sebatas DED atau tahap perencanaan. Masyarakat perlu tahu kapan pelaksanaannya agar bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
Hal serupa, lanjut Fauzi, terjadi pada rencana pembangunan taman tematik di beberapa wilayah Kota Cilegon.
“Taman tematik di wilayah seperti Cikerai dan Bagendung juga masih sebatas DED. Sampai sekarang belum diketahui kapan pelaksanaannya,” tandasnya.
Editor: Mastur Huda
