SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Universitas Pamulang Kampus Serang menyoroti soal ketimpangan pangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten.
Ketimpangan pangan yang dimaksud ialah kondisi ketika akses, distribusi, atau konsumsi pangan tidak merata antar kelompok masyarakat, wilayah, atau golongan ekonomi tertentu.
Artinya, ada sebagian masyarakat yang berlebihan dalam mengonsumsi makanan, sementara sebagian lainnya kesulitan memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan aman.
Hal ini pun menjadi pembahasan utama Webinar Nasional dan Diseminasi Penelitian–PKM bertema ‘Kebijakan Publik untuk Pangan Berkeadilan’ yang digelar Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Serang, Kamis 19 Juni 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom ini diikuti ratusan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, mahasiswa, praktisi, hingga perwakilan instansi pemerintah.
Rektor Universitas Pamulang Nurzaman menekankan ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang sangat kompleks, dan tidak bisa dilepaskan dari peran akademisi sebagai aktor perubahan. Beliau menegaskan pentingnya kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyusun dan mengadvokasi kebijakan publik yang berkeadilan.
“Universitas Pamulang tidak hanya menjadi institusi pendidikan, tetapi juga mitra kritis pemerintah dalam merespons isu-isu nasional. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa kampus hadir untuk menjembatani riset dengan realitas sosial, termasuk soal keadilan pangan,” ujar Rektor saat diwawancara Radar Banten, Jum’at 20 Juni 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengabdian masyarakat dan forum akademik yang bertujuan untuk merespons secara ilmiah tantangan distribusi pangan, keberpihakan pada petani, serta kerentanan kelompok marginal.
“Kebijakan publik tentang pangan harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga akses, distribusi, dan keadilan antarwilayah dan kelompok. Forum ini adalah ruang untuk berbagi gagasan dan membangun jejaring kolaboratif antar sektor,” jelas Jaka Maulana, Ketua Pelaksana Webinar.
Dalam webinar itu hadir tiga narasumber nasional dengan kapasitas dan pengalaman di bidang kebijakan pangan dan pembangunan pertanian seperti Suroyo Jr, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI.
Suroyo membuka sesi dengan memaparkan strategi nasional dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya pada komoditas beras.
Ia menyampaikan data perkembangan produksi padi, kebijakan subsidi pupuk, serta langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat daya saing petani. “Meskipun sempat mengalami gangguan teknis, paparannya menggambarkan optimisme pemerintah dalam mencapai target swasembada pada 2025,” ucapnya.
Narasumber lain, Arenawati, akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), menekankan pentingnya pendekatan keadilan dalam kebijakan pangan. Ia menyoroti tantangan struktural yang dihadapi petani kecil, seperti akses lahan, dominasi korporasi dalam rantai pasok, serta lemahnya perlindungan sosial.
“Tentu kita mendorong agar kebijakan pangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi produksi, tetapi juga memastikan keadilan antargolongan dan keberlanjutan ekologis,” ungkapnya.
Disisi lain, Ilham Mustofa, Dosen UNPAM dan pendiri Agrodesa Sinergi, menyampaikan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Banten. Ia menyebut perlu adanya sentuhan digitalisasi atas sistem pertanian di Banten.
Hal itu dilakukan guna mendorong peningkatan produksi dan pemasaran hasil tani dengan adanya integrasi distribusi hasil pertanian, serta penguatan infrastruktur logistik di wilayah selatan Banten yang rentan.
“Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat ditunggu-tunggu dalam memberikan insentif dan perlindungan sosial bagi petani,” paparnya.
Ketua Program Studi Administrasi Negara UNPAM Serang Zakaria Habib Al-Ra’zie mendukung penuh kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa riset dan pengabdian masyarakat tidak boleh berhenti di ruang kelas atau jurnal ilmiah saja, tetapi harus dikaitkan dengan realitas kebijakan yang tengah berlangsung.
“Kami mendorong agar setiap produk akademik, termasuk PKM dan penelitian mahasiswa, terhubung langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan publik aktual. Ketahanan pangan adalah contoh konkret bagaimana pengetahuan dapat menjadi alat perubahan sosial,” tandasnya.
Webinar ini mendapati beberapa rekomendasi kebijakan mulai dari penguatan kelompok tani melalui akses terhadap teknologi pertanian, pendampingan usaha tani, dan integrasi ke dalam pasar digital. Peningkatan infrastruktur desa dan pertanian melalui alokasi dana desa untuk sumur irigasi, jalan akses tani, serta cold storage.
Perlindungan sosial bagi petani, termasuk asuransi gagal panen, jaminan BPJS, dan pelatihan keselamatan kerja dalam penggunaan pestisida.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi awal dari gerakan kolaboratif yang lebih luas. Kampus bukan hanya ruang belajar, tetapi juga ruang penggerak perubahan sosial,” pungkas Jaka Maulana.
Editor: Mastur Huda
