CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Puluhan orang tua siswa menggeruduk Kantor Wali Kota Cilegon, Rabu 25 Juni 2025, untuk menyampaikan kekecewaan atas hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2025/2026.
Aksi tersebut merupakan buntut dari ketidakpuasan mereka terhadap sistem domisili yang dinilai tidak transparan dan menyulitkan anak-anak mereka untuk masuk sekolah negeri.
Sebelumnya, massa sempat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon. Namun, mereka mengaku tidak ditemui satu pun pejabat yang berwenang.
“Kami dari pagi menunggu di kantor Dindik, tidak ada yang menemui kami. Pak Kabid tidak merespons, Bukadis juga tidak bisa dihubungi,” ujar Aris Munandar, salah satu perwakilan orang tua siswa yang juga dikenal sebagai aktivis pemerhati kebijakan publik.
Menurut Aris, keresahan para orang tua terjadi karena ada ketidaksesuaian antara sistem zonasi dan kenyataan di lapangan. Banyak siswa yang menurutnya sudah memenuhi kriteria jarak dan nilai, namun tetap tidak lolos seleksi.
“Ini sudah terjadi berulang kali setiap tahun. Zonasi dijadikan alasan, tapi kenyataannya seperti ada permainan. Apakah benar sistem zonasi yang mengatur, atau komite sekolah yang justru menentukan siapa yang bisa masuk?” tegasnya.
Ia juga menuding adanya dugaan permainan kuota yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan, masyarakat yang ekonominya pas-pasan merasa terpaksa mempertimbangkan sekolah swasta yang biayanya jauh lebih mahal.
“Kita minta transparansi. Banyak orang tua yang keberatan dengan biaya sekolah swasta. Harusnya pemerintah hadir memberikan solusi, bukan malah diam,” lanjut Aris.
Selain menuntut transparansi, mereka mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk menambah jumlah sekolah negeri, khususnya tingkat SMP, mengingat perbandingan jumlah SD dan SMP dinilai sangat timpang.
“Jumlah SD di Cilegon sangat banyak, tapi SMP negeri sangat sedikit. Ini jadi masalah struktural yang harus segera dikaji dan dicarikan solusinya. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban sistem yang tidak adil,” ucapnya.
Editor: Bayu Mulyana
