SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten menyoroti kebijakan penghapusan 256.958 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Banten. Mereka menilai, kebijakan ini tidak semestinya terjadi karena berpotensi merugikan warga kurang mampu.
Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa, menilai Pemerintah Provinsi Banten seharusnya berkoordinasi lebih awal dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Tujuannya agar data peserta yang dinonaktifkan benar-benar diverifikasi dan bukan berasal dari kalangan tidak mampu.
“Sebisa mungkin penonaktifan 250 ribu peserta itu jangan sampai terjadi, dengan menyandingkan data keluarga kurang mampu di Provinsi Banten,” ujar Yeremia, Minggu, 13 Juli 2025.
Ia menambahkan, saat ini masih banyak warga di Banten yang terpinggirkan dan belum terjangkau program Jaminan Kesehatan Nasional maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yeremia khawatir penonaktifan ini akan menimbulkan efek domino bagi masyarakat miskin.
“Jangan sampai warga miskin menjadi korban. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk hadir membantu mereka,” tegasnya.
Dia juga menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap program Universal Health Coverage (UHC) di Banten. Menurutnya, penghapusan peserta PBI akan membebani keuangan daerah, terlebih di tengah kondisi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pemotongan dari skema Opsen Pajak.
“Banyak program pusat yang selama ini dibiayai APBD. Karena itu, penghapusan peserta PBI ini bisa menambah beban fiskal daerah,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Yeremia mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Banten berperan aktif meng-cover warganya yang belum mendapat jaminan kesehatan. Saat ini pemda memiliki tambahan PAD dari Opsen Pajak, sehingga seharusnya mampu meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Tidak ada salahnya jika daerah meningkatkan target pelayanan kesehatan, terutama untuk mempertahankan predikat UHC,” kata Yeremia.
Fraksi PDIP, lanjut Yeremia, akan terus mengawal kebijakan anggaran, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat Banten.
“Prinsip yang kami dorong adalah keberpihakan anggaran pada rakyat miskin atau yang termarjinalkan, baik melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi, maupun pemberian jaminan kesehatan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Yeremia juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di empat rumah sakit milik Pemprov Banten. Ia berharap manajemen pelayanan rumah sakit dapat lebih profesional dan ramah terhadap masyarakat.
Editor: Mastur HudaSERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten menyoroti kebijakan penghapusan 256.958 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Banten. Mereka menilai, kebijakan ini tidak semestinya terjadi karena berpotensi merugikan warga kurang mampu.
Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa, menilai Pemerintah Provinsi Banten seharusnya berkoordinasi lebih awal dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Tujuannya agar data peserta yang dinonaktifkan benar-benar diverifikasi dan bukan berasal dari kalangan tidak mampu.
“Sebisa mungkin penonaktifan 250 ribu peserta itu jangan sampai terjadi, dengan menyandingkan data keluarga kurang mampu di Provinsi Banten,” ujar Yeremia, Minggu, 13 Juli 2025.
Ia menambahkan, saat ini masih banyak warga di Banten yang terpinggirkan dan belum terjangkau program Jaminan Kesehatan Nasional maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yeremia khawatir penonaktifan ini akan menimbulkan efek domino bagi masyarakat miskin.
“Jangan sampai warga miskin menjadi korban. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk hadir membantu mereka,” tegasnya.
Dia juga menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap program Universal Health Coverage (UHC) di Banten. Menurutnya, penghapusan peserta PBI akan membebani keuangan daerah, terlebih di tengah kondisi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pemotongan dari skema Opsen Pajak.
“Banyak program pusat yang selama ini dibiayai APBD. Karena itu, penghapusan peserta PBI ini bisa menambah beban fiskal daerah,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Yeremia mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Banten berperan aktif meng-cover warganya yang belum mendapat jaminan kesehatan. Saat ini pemda memiliki tambahan PAD dari Opsen Pajak, sehingga seharusnya mampu meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Tidak ada salahnya jika daerah meningkatkan target pelayanan kesehatan, terutama untuk mempertahankan predikat UHC,” kata Yeremia.
Fraksi PDIP, lanjut Yeremia, akan terus mengawal kebijakan anggaran, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat Banten.
“Prinsip yang kami dorong adalah keberpihakan anggaran pada rakyat miskin atau yang termarjinalkan, baik melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi, maupun pemberian jaminan kesehatan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Yeremia juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di empat rumah sakit milik Pemprov Banten. Ia berharap manajemen pelayanan rumah sakit dapat lebih profesional dan ramah terhadap masyarakat.
Editor: Mastur Huda
