SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pendidikan dasar seharusnya menjadi hak mutlak setiap anak. Namun realitanya, di Kabupaten Serang masih banyak siswa dari keluarga prasejahtera yang menghadapi hambatan ekonomi dan birokrasi, membuat mereka rentan putus sekolah.
Program Indonesia Pintar (PIP), yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi, ternyata belum menjangkau secara optimal target sasarannya. Bantuan yang mestinya hadir sebagai jaring pengaman justru masih memiliki kendala, mulai dari keterlambatan pencairan hingga minimnya informasi di tingkat akar rumput.
“Banyak orang tua tidak tahu bagaimana cara mengajukan PIP. Kadang, data sudah diinput, tapi dana tidak turun-turun. Sementara anak-anak butuh seragam, buku, dan ongkos sekolah,” keluh salah satu wali murid saat berdialog langsung dengan Anggota Komisi X DPR RI, Prof. Furtasan Ali Yusuf, di SMP Islam Al-Hikmah, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Minggu 27 Juli 2025.
Dalam kunjungan reses tersebut, Prof. Furtasan tidak datang untuk sekadar menyarlurkan PIP, melainkan membuka ruang dialog terbuka bersama para guru dan orang tua siswa. Hasilnya, sejumlah persoalan krusial pun mencuat, seperti pencairan PIP yang lamban, ketidaktepatan data penerima, serta lemahnya sosialisasi teknis yang menyebabkan banyak anak dari keluarga miskin terlewatkan.
Menanggapi hal itu, Prof. Furtasan menyatakan bahwa penyaluran bantuan pendidikan tak boleh berhenti di tahap distribusi anggaran. Dibutuhkan pengawasan yang lebih serius serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme program.
“Kita tidak bisa hanya puas dengan angka penyaluran. Apakah anak-anak yang paling membutuhkan sudah benar-benar menerima? Itu yang harus dijawab,” tegasnya dalam keterangan pers, Senin, 28 Juli 2025.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sekolah dalam pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar utama usulan penerima bantuan. Selain itu, ia mendorong transparansi serta pelibatan aktif masyarakat agar proses seleksi tidak bersifat tertutup dan bias data.
Menurutnya, akar masalah pendidikan di daerah seperti Serang bukan semata kekurangan anggaran, melainkan masalah sistemik: informasi tidak merata, data tak akurat, dan koordinasi lintas lembaga yang lemah.
“Kalau kita benar-benar serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka suara dari bawah—guru, orang tua, dan siswa sendiri—harus dijadikan pusat kebijakan, bukan hanya formalitas,” ujarnya.
Sementara itu, Tati Helia, Kepala SMP Islam Al-Hikmah, mengakui manfaat besar PIP bagi siswa di sekolahnya. Namun ia juga tak menutup mata terhadap adanya kesenjangan informasi di kalangan orang tua.
“Banyak orang tua di desa belum paham cara kerja program ini. Kadang informasi hanya berhenti di ruang guru, padahal yang paling terdampak adalah keluarga di rumah,” ucapnya.
Kegiatan dialog tersebut ditutup dengan penyerahan simbolis perlengkapan sekolah kepada siswa penerima PIP. Namun bagi Prof. Furtasan, esensi utama dari kunjungan ini adalah memastikan sistem benar-benar berpihak pada mereka yang paling membutuhkan—dan bahwa pendidikan tidak menjadi kemewahan yang hanya bisa diakses sebagian anak Indonesia.
Reporter: Aas Arbi
Editor: Aditya
