LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak menyampaikan, masih ada 5.698 Kepala Keluarga (KK) di Lebak yang masuk ketegori miskin ekstrem. Berdasarkan data Bapperdia terbaru tahun 2024 tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Lebak mencapai mencapai 8,44 persen pada akhir 2024, masih urutan kedua tertinggi di Provinsi Banten.
Alfian Hibatullah, pngurus Pusat Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala), turut menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif atas permasalahan ini. Ia mengkritik pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal dalam menciptakan peluang kerja.
Menurutnya, selama ini program penanggulangan kemiskinan cenderung bersifat jangka pendek dan kurang menyentuh akar masalah.
“Kami memandang bahwa akar permasalahan kemiskinan dan rumah tidak layak huni di Lebak tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan administratif semata. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang berpihak pada keadilan sosial melalui pendataan yang partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi dengan basis data kesejahteraan,” kata Alfian kepada RADARBANTEN.CO.ID, Minggu, 10 Agustus 2025.
“Pengentasan kemiskinan harus didorong oleh penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi yang berbasis potensi lokal,” lanjutnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah membuka ruang lebih luas untuk partisipasi anak muda dan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan, serta menjamin hak atas tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari amanat Pasal 28 H UUD 1945.
“Sebagai mitra kritis dan solutif, saya sebagai kader Imala juga menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam mengawal proses pendataan RTLH secara langsung di lapangan, serta membangun kanal komunikasi antara masyarakat akar rumput dengan pemangku kebijakan daerah, ” tuturnya.
Ia menambahkan, bahwa penuntasan angka kemiskinan bukan hanya penyaluran bantuan, melainkan bagaimana langkah lanjutan dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu.
“Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal distribusi bantuan, melainkan tentang membangun sistem yang memberdayakan,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
