CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banten merumuskan sejumlah langkah perbaikan agar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) bisa lebih sehat dan berkembang ke depan.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, mengaku baru saja melakukan silaturahmi dengan Kepala OJK Banten untuk meminta masukan terkait arah program BPRS CM.
RelatedPosts
Dari hasil pertemuan itu, OJK langsung menurunkan tim guna memetakan persoalan yang dihadapi BPRS CM.
“Ada tiga aspek. Pertama, yang menjadi catatan dari OJK adalah menurunkan COF (Cost of Fund) di bawah 0,5 persen. Yang kedua, efisiensi beban operasional di bawah 17,3 persen, dan yang ketiga, ekspansi pembiayaan risiko rendah,” kata Robinsar saat diwawancarai Radarbanten.co.id di kantornya, Rabu malam, 10 September 2025.
Menurut Robinsar, langkah efisiensi anggaran sudah mulai dilakukan. Salah satunya, dengan penyesuaian gaji jajaran direksi dan manajer.
“Yang kedua ini sudah kita lakukan dengan pengurangan gaji direksi, pengurangan gaji manajer. Mungkin ke depan juga bisa melihat kondisi dalam rangka efisiensi,” ujarnya.
Selain itu, strategi ekspansi pembiayaan diarahkan pada segmen berisiko rendah.
Robinsar menyebut, pembiayaan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu opsi yang dinilai lebih aman.
“Ini bukan untuk market umum, tapi seperti pinjaman untuk PPPK, ASN, yang tanda kutip uangnya pasti,” jelasnya.
Robinsar menegaskan, BPRS CM harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan industri perbankan syariah.
“Yang pasti BPRS CM ke depan harus terus bertransformasi, mempersiapkan dirinya supaya lebih siap. Bahkan perlu dipertimbangkan RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) di BPRS CM,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
