TANGERANG SELATAN, RADARBANTEN.CO.ID – Pemkot Tangerang Selatan dinilai sebagai daerah paling transparan dan berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi. Prestasi ini mendorong partisipasi publik serta memudahkan masyarakat dalam mengkritisi program pemerintah.
Hal ini terbukti dari opini yang viral dari artis Leony Vitria Hartanti. Saat menyampaikan keberatan atas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Leony mengakses situs resmi Pemkot Tangsel.
RelatedPosts
“Pemkot Tangsel mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen memberikan penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel,” jelas Wali Kota Benyamin dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis, 25 September 2025.
Sebagai informasi, Pemkot Tangsel dinobatkan sebagai Badan Publik Paling Informatif di Banten 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Tangsel meraih nilai tertinggi, yakni 98,85 poin, dibandingkan tujuh kabupaten/kota lainnya.
Transparansi ini membuat masyarakat lebih mudah mengakses Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satunya, Leony Vitria, yang mengkritisi sejumlah pos belanja Pemkot Tangsel, mulai dari anggaran infrastruktur hingga program pengentasan kemiskinan.
Benyamin menjelaskan, anggaran pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp731 juta yang disorot Leony sesungguhnya merupakan belanja jaringan instalasi listrik kantor. Sementara itu, pemeliharaan jalan dan irigasi tercatat pada kode rekening belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pagu anggaran Rp538 miliar.
Adapun dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp136 juta diberikan kepada kelompok masyarakat berdasarkan proposal yang diajukan.
“Jumlah tersebut untuk dua lembaga panti yang mengajukan proposal bantuan sosial,” tambahnya.
Untuk pengentasan kemiskinan, Pemkot Tangsel mengalokasikan Rp648,1 miliar melalui berbagai program lintas perangkat daerah.
Program tersebut meliputi perbaikan 500 rumah tidak layak huni setiap tahun, pembangunan sanitasi dan MCK, jaminan kesehatan semesta (UHC) untuk 284.229 warga dengan pagu Rp133 miliar, beasiswa pendidikan, jaminan pekerja rentan, serta pelatihan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, persentase penduduk miskin di Tangsel tercatat 2,36 persen, terendah di Banten. Tingkat pengangguran di Tangsel juga terendah di Banten, yakni 5,09 persen.
Pemkot Tangsel menegaskan komitmennya terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan. LKPD dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi Pemkot Tangsel dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Mekanisme pengawasan juga dilakukan oleh legislatif, Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal, partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” pungkas Benyamin.
Editor: Aas Arbi
