SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Anggota Fraksi PKS DPRD Banten Budi Prajogo meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memaksimalkan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), khususnya untuk program-program kerakyatan.
Katanya, APBD mulanya merupakan pajak dari rakyat, sehingga sudah seharusnya dikembalikan kepada rakyat melalui program-program yang menyasar kesejahteraan masyarakat secara langsung.
RelatedPosts
“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memanfaatkan serapan anggaran APBD Murni 2025 sebelum APBD Perubahan disahkan melalui evaluasi kemendagri sehingga program pembangunan berjalan,” ucap Budi, Rabu 8 Oktober 2025.
Ia pun mendukung akan beberapa program yang telah dijalankan oleh Pemprov Banten dibawah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni seperti Sekolah Gratis untuk jenjang SMA/SMK swasta, pembangunan konektivitas jalan desa, dan juga jalan usaha tani (JUT).
Menurutnya, program-program itu akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan.
“Tentu sebagai lembaga legislatif, kami di DPRD Banten akan menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan program-program itu berjalan secara maksimal dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia pun menanggapi perihal evaluasi dari Kemendagri atas Raperda Perubahan APBD 2025 yang juga belum turun. Dirinya berharap hasil evaluasi Kemendagri segera turun supaya ada kepastian dalam pelaksanaan program Pemprov di 3 bulan akhir tahun 2025 ini.
Dirinya mengaku khawatir, jika keterlambatan pelaksanaan Perubahan APBD dapat menganggu realisasi program yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari.
“Keputusan yang mepet membuat pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi terhambat atau malah gagal dilaksanakan,” ucapnya.
Pihaknya pun akan meminta klarifikasi dari TAPD Banten terhadap keterlambatan evaluasi Perubahan APBD ini. Ia mendorong Kemendagri mempercepat evaluasi agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan publik.
“Kita akan agendakan kunjungan ke kemendagri menanyakan hal tersebut,” ungkapnya.
Jikapun evaluasi Kemendagri sudah turun, Budi meminta kepada OPD di Pemprov Banten untuk ‘gaspol’ dalam merealisasikan program, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dalam sisa waktu tiga bulan terakhir ini.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
