PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang belum optimal dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan sistem pemasaran digital.

Menurutnya, masih lemahnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah menjadi penyebab utama lambatnya transformasi digital di sektor UMKM. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya daya saing produk lokal di tengah maraknya perdagangan daring.

“Marketplace saat ini sudah sangat tersedia luas dan mudah diakses bagi seluruh UMKM. Kesempatan ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Adde Rosi, Kamis (16/10/2025).

Hanya 20 Persen UMKM Pandeglang Sudah Go Digital

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Pandeglang, baru sekitar 20 persen pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara daring.

Adde menilai, angka tersebut menunjukkan masih lemahnya peran instansi terkait dalam memberikan pendampingan.

“Tantangan kita ada pada minimnya sosialisasi dan pendampingan. Dinas terkait harus lebih aktif menjembatani UMKM agar melek digital, baik lewat pelatihan maupun pertemuan antarpelaku usaha,” ujarnya.

Selain transformasi digital, Adde juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas produk. Ia menekankan bahwa produk yang dijual secara daring harus memiliki merek yang kuat, kemasan menarik, dan standar mutu yang sesuai kebutuhan pasar.

Produk Lokal Pandeglang Punya Potensi

Adde mencontohkan beberapa produk lokal seperti gula aren, sabun cuci piring, dan produk home industri lainnya yang mulai menarik secara visual. Namun menurutnya, masih banyak hal mendasar yang perlu diperbaiki, terutama dari sisi kualitas, sertifikasi, dan strategi pemasaran.

“Masih banyak hal yang perlu kita dorong, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Pendampingan sertifikasi produk juga penting agar bisa bersaing, bahkan di pasar global,” jelasnya.

Politisi asal Banten itu juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor — pemerintah daerah, DPR, dan pelaku usaha — untuk memperkuat kapasitas UMKM lokal agar mampu bersaing di era digital.

“Hambatan utama masyarakat adalah kurangnya informasi dan pendampingan. Pemerintah harus hadir agar UMKM tidak tertinggal dalam arus digitalisasi ekonomi,” pungkasnya.

Reporter: Moch Madani Prasetia