CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cilegon menyoroti langkah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) yang kembali mengajukan pinjaman jumbo senilai US$500 juta atau setara Rp8,28 triliun dari BPI Danantara.

Melalui Webinar Ekonomi bertajuk “Revitalisasi atau Penundaan Krisis? Kritik terhadap Pinjaman Rp8,28 Triliun bagi KRAS”, GMNI mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar menjadi solusi strategis atau hanya penundaan atas krisis struktural yang berulang.

Langkah pinjaman itu disebut sebagai bagian dari strategi manajemen Krakatau Steel untuk memperkuat modal kerja dan mempercepat program restrukturisasi keuangan.

Namun, dalam laporan keuangan semester I 2025, Krakatau Steel masih mencatat kerugian bersih sebesar US$107,1 juta dengan liabilitas mencapai US$2,5 miliar, yang memunculkan keraguan publik atas efektivitas langkah penyelamatan tersebut.

Kegiatan diskusi daring itu dihadiri oleh kader GMNI se-Indonesia dan menghadirkan Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad, sebagai narasumber utama.

“Sebagai anak ideologis Bung Karno yang diwarisi Pabrik Trikora, kita tidak boleh membiarkan BUMN strategis seperti Krakatau Steel kehilangan arah ideologisnya. Revitalisasi harus berpijak pada cita-cita Trisakti Bung Karno, bukan sekadar angka dan laporan keuangan,” ujar Risyad.

Sementara itu, Ketua DPC GMNI Cilegon, Ihwan Muslim, menegaskan bahwa GMNI tidak berada dalam posisi mendukung atau menolak pinjaman tersebut. Namun, menurutnya, sikap kritis perlu dikedepankan untuk memastikan kebijakan korporasi tetap berpihak pada rakyat.

“Kami tidak dalam posisi mendukung atau menolak pinjaman itu. Tapi kami wajib mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar menyelamatkan masa depan industri baja nasional, atau justru menunda masalah lama dengan utang baru,” tegas Ihwan.

Sekretaris DPC GMNI Cilegon, Andriansyah, yang memoderatori diskusi, menilai bahwa pengawasan publik terhadap kebijakan Krakatau Steel harus diperkuat.

“Krakatau Steel berdiri di tanah Cilegon, di tengah masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat langsung. Karena itu, publik harus dilibatkan dalam evaluasi dampak ekonomi dan sosial dari setiap kebijakan perusahaan,” ujarnya.

Diskusi ini menjadi refleksi kritis terhadap arah industrialisasi nasional, sekaligus menegaskan pentingnya mengembalikan peran BUMN strategis ke jalur ideologis dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Reporter: Adam Fadillah