PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak enam dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang menghentikan operasionalnya sementara. Ini imbas aturan baru terkait mekanisme pendanaan yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Enam dapur SPPG yang dihentikan sementara tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Labuan (SPPG Banyubiru), Kecamatan Pandeglang (SPPG Kabayan), Kecamatan Majasari (SPPG Sukaratu 2 dan Sukaratu 3), Kecamatan Saketi (SPPG Kadudampit 2), serta Kecamatan Menes (SPPG Menes).
Wakil Ketua Satgas MBG Pandeglang, Doni Hermawan, menegaskan bahwa penghentian dapur MBG ini bukan berarti Program MBG berhenti total. Aktivitas dihentikan sementara hingga pencairan dana dari Pemerintah Pusat turun.
“Jadi bukan setop, tapi sementara. Ada aturan baru dari BGN terkait pendanaan. Dapur yang dananya belum cair memang tidak boleh beroperasi dulu,” kata Doni, Jumat, 14 November 2025.
Doni mengungkap, penghentian sementara enam dapur MBG itu berdampak pada pendistribusian menu makan bergizi. Sekitar 18 ribu siswa penerima manfaat belum mendapatkan pasokan menu MBG.
“Rata-rata satu dapur melayani tiga ribuan siswa. Kalau enam dapur, berarti sekitar 18 ribu siswa,” ujarnya.
Menurut Doni, Pemkab Pandeglang terus berkoordinasi dengan BGN dan Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) tingkat kabupaten terkait progres pencairan dana.
“Kami komunikasi terus dengan SPPI dan BGN. Karena ini kebijakan pusat, kami harus menyesuaikan,” jelasnya.
Salah satu kendala utama adalah larangan penggunaan dana talangan oleh pengelola dapur.
Kebijakan ini berbeda dengan sebelumnya, yang masih memperbolehkan dana talangan.
“Kalau dulu boleh pakai dana talangan, sekarang tidak boleh. Jadi harus menunggu pencairan resmi,” tambahnya.
Doni menyebut, dari sekitar 90 dapur MBG di Pandeglang, baru 50 dapur yang aktif.
Dari jumlah itu, baru satu dapur yang mengantongi sertifikat SLHS (Sanitasi Lingkungan Hidup Sekolah), sementara delapan lainnya masih dalam proses.
“Kalau tidak punya sertifikat, ada kemungkinan tidak boleh beroperasi. Tapi kami masih menunggu arahan pusat,” katanya.
Pemkab Pandeglang kini mempercepat proses penerbitan sertifikat SLHS dengan membentuk tim percepatan.
Sertifikasi akan difasilitasi Pemda dan diberikan gratis bagi dapur MBG yang memenuhi syarat.
“Kalau berkas lengkap, hitungan jam bisa selesai. Kami bantu fasilitasi sesuai arahan Ibu Bupati,” ujar Doni.
Ia menambahkan, target total dapur MBG di Pandeglang mencapai sekitar 130 titik, dengan prioritas tambahan dapur di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan.
“Kami sudah koordinasi dengan BGN untuk tambahan dapur di daerah tertinggal. Saat ini masih tahap pemetaan lokasi,” tutupnya.
Editor: Agus Priwandono
