LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak menyoroti kualitas pekerjaan peningkatan Jalan Simpang–Ciboleger yang dikerjakan oleh CV Masayu Citra Wisesa dengan nilai anggaran sekitar Rp9,6 miliar.
GAMMA menilai pekerjaan proyek tersebut diduga tidak dikerjakan secara optimal serta menggunakan material yang kualitasnya diragukan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Sorotan tersebut mencuat setelah GAMMA melakukan audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten pada Jumat (12/12/2025). Menurut GAMMA, hasil audiensi itu memperkuat dugaan adanya permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang harus segera ditindaklanjuti oleh BPJN Banten sebagai pihak pengawas.
Ketua Umum GAMMA Lebak, Hasyim, menegaskan bahwa pihaknya mendesak BPJN Banten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek peningkatan jalan tersebut.
“Kami melihat banyak kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Material yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi, dan kualitas pengerjaan sangat diragukan. Karena itu kami menuntut BPJN Banten bertanggung jawab,” ujar Hasyim kepada RADARBANTEN.CO.ID, Sabtu (13/12/2025).
Hasyim menyampaikan, dalam waktu dekat GAMMA juga berencana menggelar aksi demonstrasi ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta. Aksi tersebut bertujuan untuk mendorong kementerian melakukan evaluasi terhadap kinerja BPJN Banten.
Ia menambahkan, audiensi yang dilakukan pihaknya telah menghasilkan sejumlah temuan awal yang dinilai menguatkan dugaan permasalahan proyek.
“Audiensi yang kami lakukan menghasilkan kerangka dugaan kuat bahwa pekerjaan Jalan Simpang–Ciboleger yang dikerjakan CV Masayu Citra Wisesa diduga dikerjakan tidak maksimal, materialnya tidak berkualitas, serta pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak kerja,” tambahnya.
GAMMA menilai desakan dan langkah protes tersebut penting dilakukan demi memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan dan akuntabel.
Menurut mereka, proyek infrastruktur yang dibiayai negara seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan akibat kualitas pekerjaan yang buruk.***
