CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID — Dugaan aktivitas tambang ilegal di wilayah Kota Cilegon hingga perbatasan Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana banjir di sejumlah wilayah.
Berdasarkan penelusuran dari citra satelit, terlihat perubahan bentang alam yang cukup signifikan di beberapa titik. Area lahan terbuka dengan warna tanah mencolok serta pola pengerukan tidak wajar tampak berada di sekitar jalur aliran air dan kawasan perbukitan.
Salah satu titik yang terpantau berada di sekitar ruas Jalan Sunan Bonang hingga kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga dan fasilitas pendidikan. Aktivitas tersebut diduga kuat mengganggu kawasan resapan air di wilayah hulu.
Dalam beberapa waktu terakhir, banjir dilaporkan melanda sejumlah kecamatan di Kota Cilegon, di antaranya Kecamatan Ciwandan, Cibeber, dan Jombang. Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah Cilegon dan sekitarnya.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Banten, Wawan Suhada, menilai dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya risiko bencana lingkungan yang dirasakan masyarakat.
“Kalau terjadi perubahan bentang alam dan kawasan resapan rusak, dampaknya pasti ke bawah. Salah satunya banjir. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Wawan, Minggu 4 Januari 2026.
Ia menegaskan, aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang dan membahayakan keselamatan warga.
Wawan juga mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan penelusuran langsung ke lapangan guna memastikan legalitas aktivitas pertambangan yang terpantau dalam citra satelit tersebut.
“Kalau memang terbukti ilegal dan merusak lingkungan, harus ada penindakan tegas. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban akibat pembiaran,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai legalitas aktivitas tambang yang terpantau dalam citra satelit tersebut.
Namun, warga mendesak pemerintah untuk segera bertindak dan melakukan pemulihan kawasan resapan air di wilayah hulu.
Editor Daru
