CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Persoalan banjir dan tingginya angka pengangguran di Kota Cilegon kembali menjadi sorotan.
Akademisi Universitas Al-Khairiyah, Tatang Muftadi, menilai bahwa dua masalah klasik tersebut tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan konvensional, melainkan membutuhkan strategi berbasis data, keberanian kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor.
Menurut Tatang, penanganan banjir selama ini masih cenderung parsial dan reaktif.
Pemerintah, kata dia, harus memiliki peta jalan yang komprehensif dari hulu hingga hilir agar solusi yang ditempuh benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Normalisasi sungai jangan hanya dimaknai sebagai pengerukan di hilir. Pemerintah harus berani mengevaluasi kondisi di hulu, termasuk mengidentifikasi titik-titik yang menghambat aliran air,” ujarnya Kamis, 8 Januari 2025.
Ia bahkan menyinggung perlunya keberanian pemerintah mengevaluasi aktivitas galian C di wilayah Kota Cilegon yang diduga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko banjir.
Tatang yang juga pernah menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) I Kota Cilegon menilai, aspek lingkungan tidak boleh dipisahkan dari kebijakan pembangunan.
Di sektor ketenagakerjaan, Tatang menyoroti masih lebarnya jurang antara jumlah angkatan kerja lokal dengan kebutuhan industri. Padahal, Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan banyak perusahaan berskala nasional.
“Link and match antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri harus diperkuat. Keberadaan industri besar harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, bukan sekadar menjadi penonton,” tegasnya.
Ia mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) agar benar-benar menjadi pusat peningkatan keterampilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi industri.
Selain itu, penguatan UMKM dinilai penting sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada sektor industri formal.
Tatang juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan terukur agar industri memiliki komitmen nyata dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal. Menurutnya, keberpihakan tersebut harus hadir dalam bentuk kebijakan, bukan sekadar wacana.
Lebih jauh, Tatang mengapresiasi semangat Program Duduk Bareng yang melibatkan akademisi, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.
Ia menilai, dialog dan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memecah kebuntuan persoalan yang selama ini berlarut-larut.
“Masalah banjir dan pengangguran saling berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Jika industri berpihak pada lokalitas dan lingkungan dijaga dari hulu ke hilir, Cilegon tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali,” tutupnya.
Editor: Agus Priwandono
