LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID- Pemerintah Pusat memastikan dukungan anggaran sebesar Rp56 miliar untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga korban banjir bandang di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak.
Anggaran tersebut disiapkan untuk merealisasikan pembangunan Huntap Cigobang yang telah lama dinantikan masyarakat terdampak.
Kepastian anggaran itu disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa 27 Januari 2026. RDP tersebut membahas tindak lanjut pembangunan huntap bagi korban bencana tahun 2020.
Melalui anggaran Rp56 miliar tersebut, pemerintah pusat akan membangun sebanyak 221 unit rumah. Pembangunan hunian tetap ini diharapkan menjadi solusi permanen agar warga terdampak banjir bandang dapat kembali menempati rumah yang aman dan layak.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Acep Dimyati, mengatakan RDP tersebut diterima langsung oleh pimpinan rapat Komisi V DPR RI.
“Alhamdulillah diterima oleh Pak Ahmad Fauzi selaku pimpinan rapat. Beliau anggota DPR RI Komisi V dari Dapil Banten I Lebak-Pandeglang, juga didampingi Pak Sujatmiko anggota Komisi V,” ujarnya saat dihubungi Radar Banten, Selasa 27 Januari 2026.
Acep menyebutkan, dalam RDP tersebut turut dihadirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kehadiran kementerian dimaksudkan untuk memastikan kesiapan serta kepastian anggaran pembangunan huntap bagi warga korban bencana banjir bandang.
“Nah, RDP tadi adalah tindak lanjut dari RDP kami di provinsi. Masing-masing daerah, terutama Kabupaten Lebak, bertanggung jawab untuk pengadaan lahan dan pematangan lahan. Ini sudah clear dianggarkan Rp2,5 miliar dan segera running di bulan ini,” jelas Acep.
Selain pengadaan lahan, Acep menjelaskan pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab pembangunan akses jalan menuju lokasi hunian tetap. Pemerintah Provinsi Banten, kata dia, telah menyatakan kesiapannya dalam mendukung pembangunan tersebut.
“Dan pemerintah provinsi sudah sanggup dan menyiapkan anggaran Rp1 miliar untuk pembangunan akses jalan ke lokasi huntap,” lanjutnya.
Acep menegaskan, RDP dengan Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP dilakukan untuk meminta kepastian anggaran pembangunan rumah bagi warga terdampak banjir bandang.
“Nah, alhamdulillah tadi dari Kementerian PKP menyampaikan bahwa di PKP sudah dianggarkan Rp56 miliar untuk pembangunan 221 rumah bagi warga korban banjir bandang tahun 2020, khususnya di Kecamatan Lebakgedong,” tandasnya.
Reporter: Nurandi
Editor: Agung S Pambudi
