CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Cilegon Robinsar bersama Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon menyampaikan evaluasi kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Cilegon, Alfa Farizi menilai selama satu tahun berjalan belum terlihat lompatan kebijakan yang signifikan dan progresif.
“Satu tahun ini publik belum melihat arah pembangunan yang benar-benar progresif. Program yang dijalankan cenderung bersifat administratif dan seremonial, belum menghadirkan solusi konkret atas persoalan mendasar masyarakat,” ujar Alfa dalam keterangannya, Selasa (17/2).
Ia menilai, sebagai kota industri dengan potensi fiskal dan investasi yang besar, Cilegon seharusnya mampu menunjukkan capaian yang lebih konkret, terutama dalam menekan angka pengangguran dan kesenjangan sosial.
“Cilegon adalah kota industri dengan potensi besar. Namun ironisnya, angka pengangguran, kesenjangan sosial, serta persoalan infrastruktur lingkungan masih menjadi keluhan utama. Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara potensi daerah dan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, HMI Cabang Cilegon juga menyoroti aspek transparansi dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran daerah.
Menurut Alfa, akses informasi publik dinilai masih terbatas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan belum difasilitasi secara optimal.
Padahal, lanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan keterbukaan serta pelibatan publik secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pengawasan.
“Kami melihat belum ada keberanian politik untuk melakukan terobosan yang menyentuh akar persoalan. Pemerintah terkesan berjalan di zona aman tanpa strategi jangka panjang yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
HMI juga menilai pengelolaan potensi industri di Kota Cilegon belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja yang inklusif bagi putra-putri daerah.
Pemerintah daerah didorong tidak hanya menjadi fasilitator investasi, tetapi juga menjadi pengawal kepentingan rakyat.
Sebagai organisasi mahasiswa, HMI Cabang Cilegon menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis dan independen.
Kritik yang disampaikan, kata Alfa, merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kota Cilegon, bukan bermuatan politik praktis.
“Satu tahun bukan waktu yang singkat. Jika fondasi kepemimpinan tidak segera diperbaiki, risiko stagnasi pembangunan semakin nyata. Kami mendesak wali kota dan wakil wali kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta menghadirkan kebijakan yang lebih berani, transparan, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Reporter: Adam Fadillah
Editor: Agung S Pambudi
