CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Cilegon justru diwarnai catatan kritis oleh Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Cilegon.

KNPI Kota Cilegon secara terbuka mengkritik kinerja pemerintah daerah, khususnya di sektor ketenagakerjaan, yang dinilai belum mampu menjawab persoalan pengangguran.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 mencapai 7,41 persen, meningkat dari 6,08 persen pada 2024. 

Secara kuantitatif, jumlah pengangguran diperkirakan menyentuh sekitar 15.000 orang, dengan lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar.

Angka tersebut menempatkan Kota Cilegon sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tinggi di kawasan industri Provinsi Banten.

Pengurus DPD KNPI Kota Cilegon, Yoga, menyampaikan bahwa kondisi ini merupakan indikator belum efektifnya kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan selamat HUT ke-27 Kota Cilegon. Tapi kita tidak bisa menutup mata angka 7,41 persen dan sekitar 15 ribu pengangguran adalah bukti nyata bahwa kebijakan ketenagakerjaan hari ini belum efektif,” ujarnya.

DPD KNPI Kota Cilegon secara tegas menilai bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon belum optimal menjalankan fungsi strategisnya.

“Selama ini program pelatihan kerja terkesan formalitas, tidak berbasis kebutuhan riil industri. Akibatnya, lulusan pelatihan tidak terserap,” katanya.

Selain itu, KNPI juga menyoroti lemahnya regulasi daerah yang belum memberikan keberpihakan nyata terhadap tenaga kerja lokal di tengah dominasi sektor industri.

“Cilegon adalah kota industri, tetapi tidak punya instrumen kebijakan yang cukup kuat untuk memastikan tenaga kerja lokal menjadi prioritas,” tegasnya.

Kondisi tersebut dinilai semakin diperparah oleh belum optimalnya implementasi hilirisasi industri di tingkat daerah.

“Hilirisasi industri masih sebatas narasi. Tidak ada desain besar yang memastikan keterlibatan UMKM lokal, koperasi pemuda, atau wirausaha muda dalam rantai pasok industri. Ini kegagalan perencanaan ekonomi daerah,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, DPD KNPI Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, di antaranya audit total program Disnaker.

Penyusunan regulasi afirmatif tenaga kerja lokal, penerapan skema link and match antara industri dengan dunia pendidikan dan pelatihan, serta mendorong hilirisasi industri berbasis ekonomi lokal.

KNPI juga menegaskan bahwa persoalan ini membutuhkan keberanian politik dari kepala daerah dan DPRD Kota Cilegon.

“Ini bukan lagi soal program, tapi soal keberpihakan. Jika tidak ada keberanian politik, maka pengangguran akan terus menjadi warisan tahunan setiap HUT Cilegon,” ujarnya.

Editor: Agus Priwandono