SERANG,RADARBANTEN.CO.ID–Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Banten periode 2026-2030 berkomitmen melakukan pembenahan sektor koperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendukung program pemerintah pusat.
Ketua Dekopinwil Banten Hasbi Sidik menegaskan, pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat koperasi agar lebih profesional, mandiri, dan berdaya saing.
“Koperasi harus mampu menjadi sokoguru dan alat perjuangan dalam peningkatan perekonomian kerakyatan yang bertransformasi menjadi lebih kuat, mandiri, profesional dan berdaya saing tinggi,” ujarnya usai dikukuhkan, Jum’at 12 Juni 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Dekopinwil Banten Irfan Nur Ma’ruf menilai koperasi harus mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat, khususnya terkait panjangnya rantai distribusi barang yang selama ini merugikan petani dan pelaku usaha kecil.
Menurut Irfan, koperasi dapat berfungsi sebagai pusat distribusi atau KopHub yang menghimpun hasil produksi petani, peternak, dan pelaku UMKM sebelum dipasarkan kepada konsumen.
“Koperasi bisa mengambil peran memangkas rantai pasok. Dengan begitu, para produsen atau petani bisa mendapatkan harga yang wajar karena mereka tidak menjual hasil produksinya ke tengkulak,” katanya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara koperasi dan BUMD agar sistem distribusi menjadi lebih efisien dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah berharap Dekopinwil Banten dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menurut Farida, KDMP merupakan bentuk kehadiran negara di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat pergerakan ekonomi masyarakat.
“KDMP milik masyarakat dan harus kita rawat dan besarkan,” tegasnya.
Dekopinwil Banten berharap momentum pengukuhan kepengurusan baru ini menjadi awal penataan koperasi yang lebih baik sehingga mampu mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Banten.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
