Penulis: H. Didin Haryono, Wakil Ketua ICMI Orwil Banten
Takaful Ijtimai: Konsep Saling Menanggung dalam Islam
Dalam fiqh sosial Islam, takaful ijtimai dimaknai sebagai semangat saling menanggung beban antarsesama. Nabi Muhammad SAW menggambarkan hubungan orang-orang beriman layaknya satu tubuh: ketika satu bagian merasakan sakit, seluruh tubuh turut merasakan penderitaan.
Konsep tersebut pada hakikatnya menjadi fondasi moral jaminan sosial modern. Perbedaannya, takaful ijtimai lahir dari tanggung jawab moral, solidaritas sosial, dan ukhuwah. Dalam sistem ini, negara, pengusaha, komunitas, dan individu memiliki tanggung jawab yang saling terhubung untuk melindungi kelompok rentan.
Namun di Banten, nilai takaful ijtimai belum sepenuhnya menjelma menjadi sistem perlindungan sosial yang kuat. Akibatnya, sebagian besar pekerja masih rentan jatuh miskin akibat satu musibah kerja.
Realitas Banten: Wilayah Utara Lebih Terlindungi, Selatan Masih Rentan
Provinsi Banten memiliki sekitar 5,6 juta angkatan kerja. Namun, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan masih berada pada kisaran 38–40 persen.
Di wilayah utara Banten—meliputi Tangerang, Cilegon, Tangerang Selatan, dan Kota Serang—cakupan perlindungan pekerja formal relatif tinggi, mencapai 75–85 persen. Kepatuhan perusahaan besar terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lebih terjaga karena adanya pengawasan dari dinas ketenagakerjaan serta keterikatan dengan syarat administrasi tender pemerintah.
Berbeda dengan kondisi di wilayah selatan, khususnya Pandeglang dan Lebak, yang menghadapi persoalan berlapis (double problem). Pertama, cakupan perlindungan pekerja informal masih sangat rendah, hanya sekitar 15–20 persen. Kedua, perlindungan pekerja formal juga belum optimal karena struktur ekonomi daerah lebih banyak ditopang UMKM mikro dengan jumlah pekerja terbatas dan minim pengawasan.
Padahal, risiko kerja di sektor informal justru jauh lebih tinggi. Petani dapat mengalami kecelakaan saat memanen, nelayan menghadapi ancaman keselamatan di laut, sementara pedagang kecil rentan kehilangan penghasilan akibat musibah. Tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, seluruh risiko tersebut harus ditanggung sendiri oleh keluarga.
Kesenjangan perlindungan antara wilayah utara dan selatan menjadi bukti bahwa semangat takaful ijtimai belum sepenuhnya hidup. Perlindungan masih lebih banyak dinikmati pekerja sektor formal, sementara kelompok paling rentan justru kerap terabaikan.
Mengapa Perlindungan Sosial Mandek di Banten Selatan?
1. Rantai Kepercayaan Belum Terbangun
Informasi mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan belum tersampaikan secara merata hingga tingkat desa. Yang lebih sering beredar justru anggapan bahwa proses klaim rumit dan membutuhkan waktu lama. Bagi masyarakat dengan pendapatan harian, iuran bulanan sering kali dianggap beban tambahan, bukan investasi perlindungan.
Tanpa contoh nyata manfaat yang dirasakan tetangga atau komunitas sekitar, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan sosial cenderung rendah.
2. Akses dan Birokrasi Belum Berpihak
Keterbatasan layanan juga menjadi persoalan serius. Warga Pandeglang dan Lebak kerap harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor layanan di kota lain untuk mengurus administrasi atau klaim. Kondisi ini menambah biaya sekaligus menyulitkan masyarakat.
Di sisi lain, proses administratif yang panjang sering kali membuat sistem perlindungan sosial terasa jauh dari kebutuhan masyarakat akar rumput.
3. Tanggung Jawab Kolektif Belum Optimal
Banten memiliki ratusan ribu UMKM, mayoritas berskala mikro. Meski memiliki kewajiban mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial, tingkat kepatuhan masih rendah. Minimnya edukasi hukum dan persepsi bahwa perlindungan sosial menambah biaya usaha menjadi tantangan tersendiri.
Sementara itu, pengawasan ketenagakerjaan lebih terkonsentrasi di kawasan industri wilayah utara, sehingga pekerja di wilayah selatan belum memperoleh perlindungan optimal.
Empat Jalan Menghidupkan Takaful Ijtimai di Banten
1. Gotong Royong Fiskal Daerah
Pemerintah daerah perlu hadir melalui dukungan pembiayaan iuran pekerja rentan. Kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal kuat dapat mengalokasikan APBD untuk perlindungan pekerja informal. Sementara bagi daerah dengan kemampuan terbatas, dukungan pemerintah provinsi menjadi penting melalui skema bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Menguatkan Peran BUMDes dan Koperasi
BUMDes dan koperasi dapat menjadi pusat layanan komunitas untuk pendaftaran, edukasi, dan pembayaran iuran. Skema pembayaran berbasis hasil panen atau pendapatan musiman dapat mempermudah pekerja informal mengikuti program perlindungan sosial.
3. Edukasi Melalui Jaringan Sosial dan Keagamaan
Peningkatan literasi perlindungan sosial tidak cukup hanya mengandalkan kampanye formal. Pengajian, khutbah Jumat, forum RT/RW, hingga kegiatan kampus dapat menjadi ruang edukasi yang lebih dekat dan dipercaya masyarakat.
Perlindungan terhadap pekerja perlu dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus nilai ibadah.
4. Reformasi Layanan yang Lebih Amanah
Pelayanan jaminan sosial harus semakin mudah, cepat, dan ramah masyarakat. Pemanfaatan layanan digital, agen keliling, penyederhanaan persyaratan, serta percepatan proses klaim perlu menjadi prioritas agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara.
Dari Gagasan ke Praktik
Target perlindungan sosial universal tidak akan tercapai jika hanya bertumpu pada sektor formal dan kawasan industri besar. Semangat takaful ijtimai menuntut perluasan makna solidaritas sosial, bahwa petani, nelayan, pedagang kecil, guru ngaji, hingga pekerja UMKM mikro merupakan bagian dari ekosistem sosial yang harus dijaga bersama.
Jika negara hadir melalui kebijakan, komunitas bergerak melalui solidaritas, dan edukasi diperkuat secara berkelanjutan, Banten berpeluang menjadi contoh keberhasilan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
Perlindungan sosial bukan sekadar program administratif, melainkan wujud keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, memastikan tidak ada warga yang menanggung musibah sendirian merupakan bagian dari amanah kemanusiaan.
Editor: Aas Arbi
