CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Penetapan Komisaris Independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) belum juga diputuskan Walikota Cilegon Robinsar meski enam nama calon telah dikantonginya.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari kalangan pengamat yang meminta proses penetapan tidak berlarut-larut agar tidak menggerus kepercayaan publik.
Diketahui, Pansel menyerahkan enam nama calon Komisaris Independen PT PCM kepada Walikota Cilegon pada 8 Juni 2026. Namun hingga Jumat 10 Juli 2026, dua kursi komisaris independen masih belum terisi.
Pengamat ekonomi politik Sinergy Riset Center, Hadi Rusmanto, mengatakan pengisian jabatan komisaris independen sebaiknya segera dilakukan mengingat posisi tersebut memiliki fungsi yang strategis.
“Komisaris independen jangan terlalu lama berada di tangan Walikota. Semakin lama proses penetapan ditunda, semakin besar ruang munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Kondisi seperti ini tentu tidak baik bagi kepercayaan publik,” kata Hadi Jumat 10 Juli 2026.
Menurut Hadi, PT PCM memiliki pengalaman menghadapi persoalan tata kelola pada masa lalu, termasuk kasus pengadaan tugboat yang sempat menjadi perhatian publik.
Pengalaman tersebut, kata dia, seharusnya menjadi pelajaran agar pengawasan perusahaan semakin diperkuat.
“Kita belajar dari pengalaman PT PCM sebelumnya. Persoalan yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran agar tata kelola perusahaan semakin baik,” katanya.
Ia berharap dua komisaris independen yang nantinya dipilih mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengawal berbagai agenda strategis PT PCM.
Hadi menilai, penundaan yang terlalu lama tanpa penjelasan justru berpotensi menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu segera memberikan kepastian agar kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi tetap terjaga,” ujarnya.
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar mengetahui siapa yang akan dipilih, melainkan kepastian bahwa keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada profesionalitas, integritas, dan kebutuhan perusahaan.
“Yang dibutuhkan publik saat ini bukan hanya siapa yang dipilih, tetapi kepastian bahwa prosesnya berjalan profesional dan transparan,” pungkasnya.
Editor Daru
