Setiap musim kemarau, ada satu berita yang hampir selalu muncul: kebakaran hutan dan lahan. Waktunya seperti sudah terjadwal. Sekitar Juli, Agustus, September. Mulai terlihat asap. Titik api bertambah. Petugas berdatangan. Tidak lama kemudian helikopter ikut terbang melakukan water bombing. Lalu kita ramai-ramai bicara karhutla. Begitu hampir setiap tahun.
Saya membuka data Kementerian Kehutanan. Dalam lima tahun, 2021 sampai 2025, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 2.461.378 hektare. Paling parah terjadi pada 2023, mencapai 1.161.192 hektare.
Angka sebesar itu sulit dibayangkan. Yang lebih mudah mungkin asapnya. Sesak napasnya. Sekolah yang terganggu. Kebun yang rusak.
Saya mencoba mencari kerugian ekonomi akibat karhutla selama lima tahun itu. Tidak menemukan satu angka nasional yang terkonsolidasi.
Mungkin memang sulit menghitungnya. Sebab yang terbakar bukan hanya pohon dan lahan. Ada hasil pertanian yang hilang, produksi yang terganggu, biaya kesehatan, pendidikan dan pariwisata. Belum biaya memadamkan api. Kementerian Kehutanan, BNPB, TNI-Polri dan daerah sama-sama mengeluarkan biaya. Kalau semuanya dikumpulkan, saya tidak tahu berapa jumlahnya. Yang pasti sangat mahal.
Tahun ini kebakaran kembali terjadi di berbagai daerah. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan pencegahan. Ada patroli rutin, patroli terpadu, pemantauan hotspot dan operasi bersama. TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, pemerintah daerah dan masyarakat sudah turun di sejumlah wilayah. Artinya, kita tidak memulai dari nol.
Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kekuatan itu datang lebih awal, lebih besar dan lebih terstruktur. Kalau setiap tahun kita tahu musimnya, bulan-bulannya, bahkan daerah yang berulang kali terbakar, mengapa operasi pencegahan tidak diperkuat jauh sebelum api muncul? Kita seperti punya kalender karhutla.
Di sinilah TNI dan Polri punya kekuatan penting. Mereka memiliki kemampuan mobilisasi personel, jaringan sampai daerah, disiplin komando dan pengalaman operasi lapangan. Kalau diberi tugas khusus dengan wilayah dan waktu yang jelas, kemampuan itu bisa menjadi kekuatan besar dalam pencegahan karhutla. Bukan menggantikan Polisi Kehutanan atau Manggala Agni. Justru memperkuat mereka.
Personel bisa ditempatkan di wilayah rawan ketika hutannya masih hijau. Berpatroli, mengawasi titik rawan dan aktivitas pembukaan lahan. Kehadiran aparat saja saya kira cukup membuat orang yang berniat membawa api berpikir dua kali.
Mana yang lebih murah: menempatkan personel tiga atau empat bulan di daerah rawan, atau mengerahkan ribuan orang ketika api membesar? Patroli atau helikopter? Kalau perlu, hitung saja biaya avturnya.
Polri memiliki Operasi Aman Nusa II untuk penanggulangan bencana, termasuk karhutla. Kementerian Kehutanan juga menjalankan patroli terpadu bersama TNI, Polri dan masyarakat. Jadi yang dibutuhkan mungkin bukan sesuatu yang benar-benar baru.
Yang dibutuhkan adalah memperbesar, memajukan waktunya dan membuatnya lebih serentak di wilayah rawan. Bukan hanya soal berapa banyak orang yang bisa dikerahkan, tetapi kapan kekuatan sebesar itu mulai digerakkan. Operasi pencegahan yang dimulai sebelum keadaan menjadi darurat.
Kalau perlu, diberi identitas yang mudah diingat. Bisa saja kita menyebutnya “Operasi Wana Raksa”. Bukan sekadar memadamkan kebakaran, tetapi menjaga hutan dan lahan agar api tidak sempat datang.
Selama ini kita sudah sangat hebat ketika api datang. Personel dikerahkan. Posko dibangun. Helikopter terbang. Anggaran keluar.
Mungkin sekarang kekuatan itu harus dimajukan. Datang sebelum api datang. Petugas datang lebih dulu. Tidak perlu membawa selang. (*)
