CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 918 anak yatim dan terlantar, serta 2.070 lansia dan penyandang disabilitas. Bantuan itu disalurkan sepanjang 2026.
Penyaluran bansos tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi Pemkot Cilegon dalam menangani persoalan kesejahteraan sosial masyarakat.
RelatedPosts
Kepala Dinsos Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma mengatakan, penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemutakhiran dan pemadanan data.
Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan dan bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain bansos bagi anak yatim, lansia, dan penyandang disabilitas, Dinsos Cilegon juga menyalurkan santunan kematian kepada 312 orang.
Dinsos Cilegon juga memberikan pendampingan kepada penerima Program Sembako yang mencapai 13.713 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sementara, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan pendampingan tercatat sebanyak 7.475 KPM.
“Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan. Dinsos juga memperkuat pendampingan dan layanan yang berkaitan dengan persoalan keluarga serta kondisi psikososial masyarakat,” ujar Lia, Senin, 28 September 2026.
Melalui Layanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), sebanyak 98 kasus permasalahan psikososial telah mendapatkan penanganan.
Dinsos juga memberikan bimbingan lanjutan bagi eks pengguna layanan LK3 serta melakukan penguatan keluarga pionir dan graduasi penerima bantuan sosial yang melibatkan 50 orang.
“Upaya ini dilaksanakan dengan mengedepankan data yang akurat, pelayanan yang responsif, serta koordinasi bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, perangkat daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pihak terkait,” katanya.
Lia mengatakan, penguatan data menjadi bagian penting dalam penanganan kesejahteraan sosial di Kota Cilegon.
Dinsos memberikan bimbingan teknis kepada operator SIKS-NG di 43 kelurahan sebagai upaya mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di tingkat kelurahan, Dinsos juga mendorong integrasi layanan kesejahteraan sosial agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih dekat.
Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan Puskesos di 43 kelurahan.
“Bimbingan teknis diberikan kepada operator SIKS-NG di 43 kelurahan sebagai upaya mempercepat updating data DTSEN,” tuturnya.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Dinsos menyiapkan sertifikasi SDM di bidang kesejahteraan sosial bagi 164 orang.
Selain itu, terdapat proyeksi akreditasi atau reakreditasi terhadap 12 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Editor: Agus Priwandono
