KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID-Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkap pola realisasi anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, khususnya yang menangani kegiatan konstruksi.
Kepala BKAD Tangsel Hadi Widodo mengatakan, realisasi anggaran pada OPD teknis konstruksi cenderung masih rendah pada semester pertama.
RelatedPosts
Namun, kondisi tersebut biasanya berubah memasuki semester kedua, dengan peningkatan penyerapan yang lebih signifikan pada kuartal keempat.
“Kalau dilihat komposisi OPD yang rendah realisasinya itu di OPD teknis konstruksi. Memang trennya begitu setiap tahun. Penyerapan di OPD-OPD besar biasanya rendah di semester pertama, tapi semester kedua mulai meningkat, terutama kuartal keempat,” kata Hadi, Senin 28 September 2026.
Menurut Hadi, pola tersebut terjadi karena karakteristik kegiatan pada OPD teknis yang banyak berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Realisasi anggaran biasanya meningkat setelah tahapan pelaksanaan pekerjaan berjalan.
Ia menyebut, berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, realisasi pada OPD teknis konstruksi biasanya dapat meningkat hingga mendekati 90 persen atau bahkan lebih pada akhir tahun.
“Biasanya di akhir tahun sudah mendekati 90 persen. Di akhir tahun bisa sampai 90 persen lebih di OPD-OPD teknis konstruksi,” ujarnya.
Meski demikian, Hadi meminta OPD dengan tingkat realisasi anggaran yang masih rendah untuk tidak hanya mengandalkan peningkatan serapan pada akhir tahun. Langkah percepatan perlu dilakukan sejak sekarang dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program.
“Seluruh OPD ini, terutama OPD yang serapannya rendah, perlu diambil langkah-langkah percepatannya. Kalau ada hambatan atau kendala terkait dengan realisasi yang masih rendah, segera carikan solusinya,” katanya.
Hadi menambahkan, apabila kendala yang dihadapi berkaitan dengan persoalan teknis, anggaran, maupun program dan kegiatan, OPD dapat melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, koordinasi juga dapat dilakukan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta BKAD untuk mencari solusi atas hambatan yang ada.
“TAPD barangkali bisa memberikan solusi, memberikan jalan seperti apa. Kalau persoalannya terkait teknis, anggaran atau program kegiatan, bisa dikomunikasikan,” jelasnya.
