SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang melibatkan perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi perempuan untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Kepala DKBPPPA Kabupaten Serang, Haerofiatna, mengatakan capaian IPG Kabupaten Serang secara umum sudah cukup baik dan relatif stabil. Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama ketimpangan di sektor pendidikan.
RelatedPosts
“Kegiatan hari ini kita ada agenda verifikasi tentang indeks pembangunan gender. Jadi bicara indeks pembangunan gender ini tidak luput daripada indeks pembangunan manusia IPM,” katanya, Selasa, 3 November 2026.
Ia menjelaskan, peningkatan IPG bukan hanya menjadi tanggung jawab DKBPPPA, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan 29 OPD hingga tingkat RT, RW, desa, dan kecamatan dinilai penting untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai bidang.
Untuk meningkatkan capaian ke depan, pihaknya akan mendorong program pemberdayaan perempuan yang lebih optimal. Salah satunya melalui bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas perempuan dalam menghadapi ketimpangan di bidang sosial, ekonomi, hingga politik.
“Program ke depan harus lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya ada bimtek-bimtek untuk para kaum perempuan,” jelasnya.
Haerofiatna mengakui, meskipun capaian IPG Kabupaten Serang dinilai sudah stabil, sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, masih ditemukan perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang wajib belajar sembilan tahun karena menikah pada usia sekolah.
“Ada ketimpangan saja, salah satunya di aspek pendidikan. Seharusnya wanita itu ketika sekolah wajib sembilan tahun. Tapi kadang-kadang masyarakatnya banyak baru kelas 2 SMP sudah pada nikah. Jadi perlu disosialisasikan kembali,” ungkapnya.
Selain pendidikan, Haerofiatna juga menyoroti kesetaraan kesempatan kerja bagi perempuan. Ia menargetkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, sejalan dengan upaya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.
Ia menyebut, upaya peningkatan keterwakilan perempuan di Kabupaten Serang sudah berjalan. Namun, pihaknya masih menghadapi kendala dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari masing-masing OPD.
“Kita kesulitan dalam hal by data di OPD masing-masing. Kita kan tidak tahu OPD jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, nanti minta ke BKD. Kemudian ke Dinkop berapa orang yang dilatih, yang dibintek untuk kegiatan seperti jadi barista, membatik, menjahit, berapa persen perwakilan perempuan,” pungkasnya.
Editor: Aas Arbi
