CILEGON- Sosialialisasi Pilgub Banten 2017 yang dilakukan di berbagai kalangan tidak menjadi penentu peningkatan partisipasi pemilih. Oleh karena itu KPU Kota Cilegon meminta semua kalangan terlibat aktif pada Pilgub Banten 15 Februari 2017 mendatang.
Komisioner KPU Cilegon Irfan Alfi mengatakan, sosialisasi yang dilakukan tidak menjadi jaminan pertisipasi publik dalam Pilgub Banten dapat meningkat. Namun, ia mengaku terus berupaya semaksimal mungkin menggandeng semua kalangan untuk menyukseskan pemilu. “Selain mahasiswa, kelompok-kelompok lain seperti nelayan, penghuni lapas, dan komunitas-komunitas lain juga kami minta untuk memaksimalkan Pilgub 2017,” ujarnya.
Kata dia, sosialisasi yang dilakukan merupakan bentuk peningkatan kalangan pemuda dalam pelaksanaan pemilu. Mahasiswa yang memegang peran kritis perlu dilibatkan untuk memberi masukan-masukan kepada KPU. “Kalau masukan itu sudah tercantum pada regulasi yang ada akan kami jalankan, untuk yang belum ada bisa kami usulkan dan menjadi masukan,” ujarnya, Jumat (23/12).
Ia juga menginginkan peran sejumlah pihak yang terlibat lebih dioptimalkan. Kata dia, masing-masing calon pun harus menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam menyosialisasikan pilgub pada warga. “Melalui timnya mereka harus memberi tahu kepada warga tentang calon yang didukungnya, itu pun akan meningkatkan partisipasi meningkat,” pungkasnya.
Salah satu pemateri sosialisasi Pilgub, Edi M Abduh mengatakan, keterlibatan mahasiswa dalam proses pilkada merupakan gerakan kalangan masyarakat terdidik. “Mereka menjadi penyambung lidah dari KPU untuk meningkatkan partisipasi publik pada pilgub,” katanya usai memberi pemaparan pada soialisasi Pilgub Banten di Sekolah Tinggi Analis Kimia (STAK) Cilegon.
Diungkapkan Edi, pihaknya meminta mahasiswa juga bisa meminimalkan praktik-praktik pelanggaran pesta demokrasi di Banten. Menurutnya, mahasiswa terbilang kalangan yang melek politik sehingga sangat diharapkan menjadi pelopor untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
“Contohnya pelanggran politik uang mereka harus melaporkannya, walaupun semua warga memiliki hak untuk melaporkan,” katanya.
Edi menuturkan, salah satu kelemahan laporan pelanggaran pemilu di antaranya tidak ada yang bersedia menjadi saksi. Sedangkan untuk setiap laporan terdapat batas waktu untuk penindakan yakni selama tujuh hari.
“Kalau tidak ada saksi pelanggaran laporan akan dianggap usang, karenanya mahasiswa harus menjadi contoh yang berani menjadi saksi jika ada pelanggran,” ujar mantan komisioner KPU itu.
Edi menyebutkan, belakangan mahasiswa terbilang tidak begitu terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kata dia, kebanyakan mahasiswa lebih sering mengkritisi isu-isu nasional. “Karenannya dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan kami harap mahasiswa bisa lebih berperan lagi,” tuturnya.
Sementara itu, salah satu mahasiswa asal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Hadi Hazmudin mengaku siap terlibat untuk menyukseskan Pilgub Banten. Ia bahkan siap berkomunikasi aktif dengan pelaksana pemilu jika menemui pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Saya juga akan mengomunikasikan dengan teman-teman di organisasi saya agar melapor jika menemui pelanggaran,” ungkap Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Al-Khairiyah. (Hairul Alwan)
