SERANG – Infrastruktur jalan di Provinsi Banten masih banyak yang harus diperbaiki. Dari 852,8 kilometer jalan provinsi, yang kondisinya masih rusak sepanjang 120-130 kilometer. Pembangunan jalan yang masih rusak tersebut akan diselesaikan Pemprov Banten dalam dua tahun ke depan sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) menargetkan semua jalan provinsi mulus pada 2019 mendatang.
“Ruas jalan provinsi ada 19, namun baru 80 persen yang kondisinya cukup baik hingga tahun ini. Sementara 20 persennya masih rusak. Jadi, dua tahun ini kami fokus pada proyek perbaikan jalan provinsi. Sehingga, diharapkan mulai 2019 Banten bebas jalan rusak dan kami bisa melakukan penataan ruang dan merealisasikan proyek pembangunan jalan layang,” kata Kepala Dinas PUPR Banten Hadi Soeryadi, kepada Radar Banten, Jumat (18/8).
Ia melanjutkan, Pemprov optimistis bisa menyelesaikan pembangunan jalan provinsi yang rusak selama dua tahun ke depan. “Dari sisi anggaran, kita sanggup membangun jalan yang rusak, tapi tentu saja harus didukung dengan anggaran,” ungkapnya.
Untuk jalan wilayah Banten Selatan, menurut Hadi, kini tak lagi dikhawatirkan karena kondisinya sudah lebih baik. Ruas jalan yang dimaksud, yaitu Saketi-Banjarsari dan Banjarsari-Malingping. “Untuk Banten Selatan itu sudah bagus, tinggal perawatan jalannya yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Hadi melanjutkan, Dinas PUPR memiliki empat UPT yang terus dioptimalkan untuk membangun jalan rusak dan melakukan perawatan jalan. Sehingga, mulai 2019, Pemprov Banten bisa merealisasikan rencana pembangunan flyover (jalan layang) dan underpass (terowongan) untuk mengurai kemacetan, khususnya di ibukota provinsi.
Sejak Provinsi Banten berdiri tahun 2000, kata Hadi, Pemprov baru tahun ini menyiapkan konsep pembangunan jalan layang (flyover), khususnya di Kota dan Kabupaten Serang. Menurut Hadi, konsep pembangunan flyover sudah ada, tinggal disampaikan ke Gubernur Banten yang baru.
“Konsepnya sudah ada, namun tidak untuk dalam waktu dekat ini direalisasikan. Sebab, kami masih fokus melakukan perbaikan jalan provinsi yang kondisinya masih rusak sebanyak 20 persen,” katanya.
Dalam APBD Banten tahun 2017, tambah Hadi, Dinas PUPR mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp1,25 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja modal seperti pembangunan jalan, irigasi, dan drainase. “Jadi dalam dua tahun ke depan, kami belum bisa membangun flyover. Anggaran yang ada untuk pembangunan jalan rusak yang masih 20 persen lagi serta biaya pemeliharaan jalan,” jelasnya.
Kendati begitu, Hadi mengaku, konsep pembangunan flyover tetap digarap serius. Dalam konsep awal, flyover dibutuhkan di Kota Serang yang kini sudah langganan macet.
“Ini baru konsep, pembangunan jalan layang harus kita bangun di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang,” katanya.
“Mulai tahun ini juga, kami akan melakukan pendekatan ke Pemerintah Pusat agar nanti pembangunan jalan layang di Banten bisa dibantu dari APBN,” sambung Hadi.
Terkait infrastruktur jalan provinsi, Hadi mengaku, tahun ini, pihaknya masih menghadapi kendala soal keterlambatan lelang. “Tahun depan kita harus mulai lelang, akhir 2017 ini. Tahun ini lelang baru dilakukan Mei, padahal kami sudah melaporkan ke ULP pada Desember 2016. Keterlambatan disebabkan terjadi perubahan OPD,” jelasnya.
Sekretaris Dinas PUPR Banten Robbi Cahyadi menambahkan, semua jalan provinsi yang rusak setiap tahun diperbaiki pemprov. Bahkan pengerjaan selalu dipercepat setiap menghadapi arus mudik Lebaran. Hanya memang di beberapa ruas masih sempit, masih di bawah standar kelas jalan provinsi. Seperti ruas jalan Serang-Gunung Sari-Anyar dan Mengger- Mandalawangi.
Untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi, lanjut Robbi, ruas jalan yang masih sempit akan diperlebar, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran provinsi. Adapun untuk tahun ini, Dinas PUPR hanya memperlebar ruas jalan Palima-Pasar Teneng dan akses jalan provinsi ke Banten Lama.
Untuk ruas jalan Serang-Gunung Sari-Anyar dan Mengger-Mandalawangi direncanakan tahun depan. “Kita optimistis, 2019 semua jalan provinsi sudah tidak ada yang rusak,” jelasnya.
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mendukung rencana Dinas PUPR yang menargetkan Banten bebas jalan rusak 2019. Menurutnya, DPRD akan men-support dari sisi anggaran. “Setiap tahun kita anggarkan di atas Rp1 triliun. Dua tahun ke depan kita akan tambah lagi agar jalan provinsi semuanya mulus dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten,” ungkapnya. (Deni S/RBG)
