LEBAK – Tahun 2018 pemerintah pusat menggarkan dana desa Rp120 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Kepada aparat pemerintah desa, khususnya yang ada di Lebak, agar menggunakan dana tesebut dengan baik sesuai aturan dan tidak ada ada penyimpangan supaya manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lebak AKP Zamrul Aini saat menjadi narasumber pad asosialisasi pembinaan atau monitoring anggaran dana desa di Gedung Latansa Mashiro Rangkasbitung, Selasa (31/10).
“Kita (Polres Lebak) akan kawal dana desa tersebut agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga implementasinya tepat sasaran dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Zamrul.
Jika dana desa diselewengkan, lanjut dia, maka yang akan terjadi seperti yang dialami Kepala Desa Dasok, Pamekasan, Jawa Timur, Agus Mulyadi yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus lalu. Bahkan kasus ini sampai melibatkan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kabag Administrasi Inspektorat Pamekasan Noer Solehudin, Kepala Inspektorat Pamekasan Sucipto Utomo, dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii.
“Hal tersebut jangan sampai terjadi di Kabupaten Lebak. Kita harus jadikan pembelajaran agar tidak berurusan dengan hukum. Sudah diatur, Pasal 26 ayat 4 bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan profesional,” katanya. (Omat/twokhe@gmail.com)
