SERANG – Meski jumlah industri besar maupun sedang di Banten bertambah, persoalan pengangguran di Banten belum selesai, bahkan angkanya semakin bertambah.
Menyadari hal tersebut, Gubernur Banten Wahidini Halim pekan depan akan memanggil pengusaha di Provinsi Banten untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kondisi tersebut.
“Kita punya sekitar 14 ribu perusahaan, tapi ko masih tinggi pengangguran, jadi pekan depan kita akan mengundang perusahaan, kendala apa? dari mana aja yang kerja? kita cek,” ujar Asisten Daerah (Asda) Provinsi Banten Ino S Rawita saat menghadiri Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Banten Triwulan III-2017 di kantor Bank Indonesia, Jumat (8/12).
Kepada awak media, Ino mengaku masih meragukan angka-angka terkait jumlah pengangguran dan penambahan industri tersebut, padahal angka tersebut diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya curiga ke angka, ngitungnya gimana? karena memang secara logika kalau industri nambah harusnya pengangguran berkurang. Kita akan coba teliti, saya juga ragu dengan angka-angka,” katanya.
Selain memanggil pengusaha, kedepan, Pemerintah Provinsi Banten pun menurut Ino akan mengeluarkan imbauan untuk perusahaan untuk memprioritaskan masyarakat Banten dan akan mengeluarkan kebijakan persentase pekerja asal Banten.
Itu dilakukan agar perusahaan yang ada di Banten tidak hanya menjadi tempat bagi orang dari luar Banten mencari nafkah sedangkan warga asli Banten hanya menjadi penonton.
Terkait tingginya pengangguran, lanjut Ino perlu dilihat sejumlah aspek, miaslnya, kualitah sumber daya manusia (SDM) di Banten, apakah memenuhi kebutuhan industri atau tidak.
Sementara itu, Pj Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Achris Sarwani mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten mengalami penurunan yang dicerminkan oleh menurunnya jumlah pendiuduk bekerja sejumlah 11 ribu orang yang disertai oleh meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 92% di Agustus 2016 menjadi 9,28% pada Agustus 2017.
“Selain itu, TPT Provinsi Banten tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yaitu 5,5%. Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, TPT Provinsi Banten berada di posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,22%,” ujarnya.
Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disertai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dan gini ratio. Penghasilan masyarakat perdesaan yang dicerminkan oleh NTP juga tercatat mengalami peningkatan,” katanya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan XL.
