CILEGON – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Ati Marliati menyentil progres penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Cilegon di depan sejumlah kelompok masyarakat (pokmas), lurah, dan camat di aula Bappeda Kota Cilegon. Bahkan dalam kesempatan itu Ati menilai OPD di Kota Cilegon perlu belajar ke kelurahan dan pokmas dalam hal penyerapan anggaran.
Sentilan itu Ati ungkapkan dalam rapat evaluasi dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) termin pertama. Ati menilai, dibandingkan dengan serapan OPD, serapan anggaran kelurahan dan pokmas lebih baik. “Serapannya bisa dilihat kan tadi pas rapat, bagus-bagus, untuk pembangunan sarana prasarana bahkan hampir 80 persen penyerapannya,” ujar Ati kepada wartawan setelah membuka acara itu, Selasa (4/9).
Ati menjelaskan, melihat data realisasi keuangan DPWKel sampai dengan Agustus lalu progresnya sangat baik. Secara keseluruhan, progresnya ada yang melebihi dari 61 persen. Sedangkan dari sisi aspek penyerapan anggaran pembangunan sarana prasarana ada yang melebihi dari 75 persen.
Laporan itu, menurutnya, sangat bagus dan menunjukan kelurahan bersama pokmas benar-benar mampu mengoptimalkan program yang dicanangkan oleh pemerintah. “Komunikasinya luar biasa, masyarakatanya luar biasa, jadi bukan hanya mengandalkan pemerintah, tapi saat diberikan kesempatan masyarakat merasa ini pembangunan milik bersama, saya terima kasih ke Pokmas,” ujar Ati.
Disinggung serapan anggaran OPD, diakui Ati ada beberapa OPD yang belum maksimal penyerapan anggarannya. Namun menurutnya ada juga OPD yang sudah cukup baik progresnya. “Kita lihat sampai Desember nanti. Kalau soal belajar ke kelurahan dan Pokmas, saya rasa belajar kan bisa di mana saja,” ujarnya.
Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Cilegon itu mengaku, saat ini Pemkot terus berupaya untuk mendorong OPD-OPD yang masih lamban dalam penyerapan. Ini tak lain agar bisa optimal pada akhir tahun anggaran nanti.
Asda I Kota Cilegon Taufik menjelaskan, progres penyerapan anggaran DPWKel yang baik menurutnya, perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Saat ini pemerintah pun sedang berupaya agar dana pembangunan untuk kelurahan tidak hanya bersumber dari APBD saja, namun juga dari APBN. “Kita perjuangkan melalui Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), jangan APBD saja, APBN juga, desa kan dapat dana alokasi, kok kelurahan enggak. Ini perlu didorong,” papar Taufiq.
Menurutnya, progres penyerapan anggaran yang baik itu sebagai bukti jika pembangunan yang melalui dan melibatkan masyarakat secara langsung bisa berhasil dan harus dilanjutkan. Dengan dilibatkannya masyarakat secara langsung, masyarakat memiliki rasa tanggung jawab, tidak hanya dalam proses pembangunannya tapi juga pemeliharaannya.
Dana DPWKel tahun ini masih difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana masyarakat. Namun, dana itu pun masih diperbolehkan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. “Karena pembangunan kan tidak hanya berupa fisik saja,” tuturnya.
Sesuai dengan aturan, besaran DPWKel 5 persen dari jumlah APBD. Dengan terus meningkatknya APBD Kota Cilegon maka setiap tahun dana itu pun akan terus meningkat. “Itu sudah otomatis, tapi kalau penyerapannya baik tidak apa-apa, bagus,” tuturnya.
DPWKel Kota Cilegon tahun ini diketahui sekira Rp82 miliar. Berdasarkan data yang dikemukakan dalam rapat tersebut, untuk Kecamatan Citangkil total anggaran sebesar Rp13,374 miliar dengan penyerapan hingga 61,01 persen. Kecamatan Ciwandan Rp11,905 miliar dengan serapan 57,49 persen, Kecamatan Pulomerak Rp7,847 miliar dengan serapan 52,83 persen. Kecamatan Cilegon Rp9,036 miliar dengan serapan 55,83 persen, Kecamatan Grogol Rp7,698 miliar dengan serapan 49,99 persen. Kecamatan Cibeber Rp11,528 miliar dengan serapan 57,97 persen, Kecamatan Jombang Rp8,017 miliar dengan serapan Rp67,61 persen, dan terakhir Kecamatan Purwakarta Rp10,508 miliar dengan serapan hingga 53,95 persen. (Bayu M/RBG)
