SERANG – Sekira 350 orang masyarakat Pulau Sangiang, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (24/9). Mereka menuntut hak lahan Pulau Sangiang yang kini dikuasai PT Pondok Kalimaya Putih (PKP) sejak 1993.
Informasi yang dihimpun Radar Banten, kemarin, warga Pulau Sangiang bertolak ke Istana Negara menggunakan tujuh unit bus. Di Istana Negara, mereka berharap bisa menemui Presiden Joko Widodo untuk mengadukan persoalan pelik terkait pulau yang selama ini mereka tempati mulai dikuasai PT PKP. Warga yang berunjuk rasa mengenakan atribut bertuliskan ‘Kembalikan Pulau Sangiang sebagai tanah hak ulayat hak adat’, ‘Cabut SK Menteri Nomor 698/kpts-II/91 tentang Taman Wisata di Sangiang’, dan beberapa atribut lainnya. Unjuk rasa berjalan damai dan berujung mediasi dengan staf kepresidenan.
“Kami hanya menuntut hak kami (soal lahan di Pulau Sangiang-red) kepada Bapak Presiden,” ujar koordinator lapangan (korlap) aksi Muhibudin kepada Radar Banten melalui sambungan telepon, Selasa (25/9).
Di Jakarta, kata dia, pihaknya bertemu dengan staf kepresidenan dan beraudiensi terkait persoalan yang dikeluhkan warga. Staf kepresidenan pun berjanji untuk menyampaikan tuntutan warga kepada Presiden. “Bapak Presiden kebetulan lagi di Bandung pas kami unjuk rasa,” terangnya.
Diungkapkan Muhibudin, kedatangannya ke Istana Presiden bermaksud untuk mengeluhkan lahan pulau yang sudah dikuasai perusahaan sejak 1993. Karena itu, warga merasa terusir di pulau tersebut. Bahkan, warga yang bertahan di pulau diusir paksa dan diintimidasi oleh petugas dari perusahaan. “Oleh karena itu, kita lakukan unjuk rasa. Sebelumnya kami sudah adukan hal ini ke pemda (pemerintah daerah-red),” katanya.
Saat dikonfirmasi, Camat Anyar Khairul Anwar membenarkan terkait aksi yang dilakukan warga Pulau Sangiang di Jakarta. Padahal, Pemkab juga sudah melakukan upaya sampai bertemu dan bernegosiasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. “Namun, memang belum ada titik temu,” akunya.
Lantaran itu, kata Camat, warga ingin langsung bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan keluhannya. (Adi/RBG)
