SERPONG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel menegur keras sikap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang membiarkan tiga petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendistribusikan surat suara dan kotak sebelum H-1 ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan. Bawaslu menilai tindakan tersebut melanggar aturan Pemilu. ”Panwascam sudah kami berikan teguran keras karena lalai dalam mengawasi,” ucap Muhamad Acep, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) saat acara Rapat Kerja Teknis di Bukit Pelayangan, Kecamatan Serpong, Minggu (14/4) seraya mengatakan PPK tersebut adalah PPK Ciputat, PPK Ciputat Timur dan PPK Pamulang.
Ia menambahkan, distribusi surat suara dan kotak yang dilakukan PPK dilakukan sejak Rabu (10/4) lalu. Seharusnya, distribusinya dilakukan pada H-1 pencoblosan. ”Sekarang, siapa yang bisa menjamin. Kalau misalnya kejadian seperti di Malaysia terulang di sini bagaimana?,” tegasnya.
Acep menambahkan, informasi yang didapat dari pendistribusian ke tingkat kelurahan oleh PPK di tiga kecamatan itu, lantaran keterbatasan gudang penyimpanan logistik pemilu. ”Kalau urusan keterbatasan gudang penyimpanan itu urusan KPU. Tugas kita adalah mengawal tahapan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” terangnya.
Saat ini, lanjutnya, publik tengah mengamati netralitas lembaga penyelenggara pemilu dan aparat negara. Seluruh jajaran pengawas pemilu dari tingkat kota hingga kelurahan harus bisa menjaga profesionalisme dan integritas dalam pesta demokrasi ini. ”Jangan sampai dinodai oleh keteledoran,” terangnya.
”Kalian enggak perlu hormati saya. Tapi tolong hargai dan jaga marwah lembaganya,” tandasnya.
Lebih Cepat Agar Diterima Tepat Waktu
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel Bambang Dwitoro angkat bicara terkait pendistribusian surat suara dan kotak suara sebelum H-1 pencoblosan. Menurut Bambang, pendistribusian logistik, termasuk kotak suara dan surat suara dilakukan secara bertahap. Jika tidak dilakukan secara bertahap, Bambang khawatir, logistik tidak sampai tepat waktu di tempat pemungutan suara (TPS). ”Kita memang harus melakukan pendistribusian secara bertahap. Untuk mengantisipasi bisa sampai di TPS secara tepat waktu,” kata Bambang Dwitoro yang dikonfirmasi, semalam.
Disinggung mengenai Bawaslu yang menilai pendistribusian dari PPK harus H-1, Bambang mengatakan untuk PPK ke PPS tingkat Kelurahan memang harus dilakukan sejak dini, supaya semuanya surat suara aman dan tepat waktu sampai ke TPS. ”Aturannya tidak ada, kalau PPK melakukan pendistribusian H-1. Adanya, PPS tingkat kelurahan ke TPS,” ucapnya.
”Bawaslu mungkin hanya khawatir kejadian di Malaysia bisa terjadi di Kota Tangsel. Tapi, kami komitmen dan serius untuk menjamin surat suara disimpan di gudang yang steril,” tambahnya.
Bambang menambahkan, kotak dan surat suara yang didistribusikan gudang penyimpanan dijaga aparat kepolisian. ”Insya Allah, penyimpanannya steril. Soalnya, dijaga ketat aparat kepolisian,” tukasnya. (you/asp/sub)
