SERANG – Sebanyak 21 rumah sakit (RS) di Banten yang tersebar di enam kabupaten kota direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turun kelas atau tipe. Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat nomor HK.04.01/I/2963/2019 yang ditujukan kepada gubernur, walikota, bupati tertanggal 15 Juli lalu. Tak hanya di Banten, penurunan kelas atau tipe ini juga terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Akibat rekomendasi tersebut, Banten terancam tak memiliki RS tipe B yang dapat menampung pelayanan rujukan dari RS kabupaten/kota. Dalam surat tersebut diungkapkan, review kelas rumah sakit dilakukan berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan kedua regulasi itu ditemukan adanya ketidaksesuaian kelas RS dengan Undang-Undang. Dalam proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki kewenangan klinis atau disebut kredensial maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus melaporkannya kepada Menteri Kesehatan untuk dilakukan review.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengakui adanya surat terkait rekomendasi penurunan tipe RS di Banten termasuk RSUD Banten. “Kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara detail alasan kebijakan tersebut,” ujar Andika, Sabtu (20/7).
Andika mengaku belum mengetahui secara pasti kenapa pelayanan rumah sakit bisa turun seperti itu. Dikatakan, hal ini masih menjadi bahan evaluasi. “Kok bisa diturunkan, itu kan memang seharusnya dengan fasilitas yang ada, harusnya tetap di B,” ujarnya.
Dikatakan, rekomendasi penurunan tipe dari Kemenkes itu belum bersifat final. Kata dia, setelah melakukan kajian rekomendasi, Pemprov akan memberi rekomendasi ulang agar RS di Banten yang memang layak tetap di kelasnya tak turun tipe. Ia juga akan meminta kepala Dinas Kesehatan untuk mengecek kondisi pelayanan yang ada di seluruh rumah sakit umum yang ada di Banten. “Yang mana diklasifikasikan kelasnya diturunkan, untuk dilihat apa permasalahannya,” terang Andika.
Dengan begitu, pihaknya akan memberikan hak jawab, apabila dari istilah media massa, kepada Kemenkes. Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, apabila Banten tak memiliki RS tipe B maka hal itu akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan terutama pasien rujukan dari kabupaten kota. Untuk itu, pihaknya akan tetap mengusulkan ada RS di Banten dengan tipe B. “Nanti kita yang kelabakan, orang rujukannya susah,” lirih Andika.
Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Banten dr Dradjat Ahmad Putra mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penilaian sendiri atau self assessment terhadap rekomendasi dari Kemenkes. Apabila sampai turun tipe maka akan berdampak pada banyak hal termasuk pelayanan.
Ia menguraikan, dampak yang terjadi dengan penurunan tipe antara lain perubahan susunan organisasi dan tata kerja, revisi RPJMD karena tidak bisa jadi RS tipe B pendidikan dan rujukan regional serta penurunan tarif, ada perubahan mekanisme rujukan, izin operasional, serta ada jenis pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan di RSUD tipe C. “Selain itu, rujukan ke RS kelas B jadi harus ke Tangerang,” ungkap Dradjat.
Kata dia, RSUD Banten dan RS lain akan memberikan klarifikasi terkait rekomendasi Kemenkes tersebut. Kemenkes memberikan waktu 28 hari bagi RS untuk memberikan klarifikasi setelah surat diterima. Hari ini pihaknya akan mengadakan rapat dengan PERSI Banten untuk membahas hal ini bersama RS lain yang direkomendasi turun tipe di Siloam Karawaci. (Rostinah/RBG)
