SERANG – Beberapa program pembangunan yang digulirkan Pemprov Banten difokuskan untuk menurunkan angka kemisikinan. Hal ini diungkapkan, Sekda Banten Al Muktabar menyikapi angka kemisikinan yang berpengaruh terhadap angka kejahatan di Provinsi Banten.
Menurutnya, ada beberapa program yang digulirkan Pemprov Banten untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya adalah pengembangan pembangunan RSUD Banten yang saat ini sedang dibahas Pemprov. “Yang miskin akan diutamakan,” ujarnya, Senin (22/7).
Al Muktabar menjelaskan, pemprov akan UHC dengan BPJS Kesehatan memastikan layanan kesehatan itu meng-cover sejauh-jauhnya dan masyarakat Banten yang belum mampu. Selain itu, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemprov akan disesuaikan dengan program nasional.
“Kami akan patuh skema nasional. Sedangkan kebijakan-kebijakan khusus yakni mengoptimalkan potensi yang ada,” terang Al.
Diketahui sebelumnya, berdasarkan rilis BPS, angka kemiskinan menurun. Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi prioritas Pemprov untuk menekan angka kemiskinan. Jumlah warga miskin di Banten menyentuh angka setengah juta jiwa lebih. Jurang pemisah antara kaya dan miskin itu dipercaya bakal memicu aksi kejahatan di Banten.
“Gap antara the have (warga kaya-red) dan the have nots (warga miskin-red) merupakan faktor kriminogen, faktor terjadinya kejahatan,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Ferry Faturokhman kepada Radar Banten, Senin (22/7).
Dijelaskan Ferry, aksi kejahatan itu lantaran didorong keinginan untuk hidup sejahtera. Tetapi, tidak seluruh warga mampu mewujudkan hal tersebut. “Semua warga negara punya impian untuk sejahtera,” ucap Ferry. (Merwanda/Rostinah/RBG)
