SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan dirinya memilih peserta rangking satu dalam seleksi terbuka atau open bidding tiga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov Banten. Pria yang akrab disapa WH ini menyatakan jika Ati Pramudji Hastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten dari Pemkot Tangerang dan Rina Dewiyanti sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten dari Pemkab Lebak berpeluanga untuk dipilih. Kedua perempuan itu menempati rangking pertama dalam open bidding JPT Pratama yang diselenggarakan Pemprov sejak Juni 2019.
Namun, orang nomor satu di Banten ini masih mempertimbangkan pemilihan Riza Ahmad Kurniawan sebagai Kepala Biro Bina Perekonomian Provinsi Banten dari Pemkab Pandeglang. WH mengatakan, ia akan ambil tiga tertinggi untuk dilantik. “Segera. Kalau untuk kapannya enggak boleh diinformasikan,” ujar WH usai menghadiri upacara peringatan ke-59 Hari Agraria Nasional di kantor ATR/BPN Provinsi Banten, KP3B, Selasa (24/9).
WH mengaku tidak ada masalah meskipun para pejabat hasil open bidding dengan nilai tertinggi itu berasal dari luar Pemprov. Bahkan, ia mengatakan, nonpegawai juga bisa ikut open bidding. Namun, alumnus Universitas Indonesia ini memang sedang mempertimbangkan Riza.
“Itu menjadi perhatian kita. Salah satu alasan belum pelantikan karena itu. Sedang kita usut dan kita buktikan,” tandasnya. Bahkan, pihaknya sedang melakukan investigasi. “Kalau tidak terbukti, kasihan karirnya,” tutur WH.
Pada kesempatan itu, pria kelahiran 14 Agustus ini juga membeberkan mengenai rencana mutasi para pejabat eselon II di lingkup Pemprov. “Yang kemarin itu bukan pengangkatan. Itu usulan untuk sementara sambil menunggu open bidding,” terangnya.
Kata dia, surat itu memang dilayangkannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meminta pertimbangan mereka. “Kalau KASN boleh, ya boleh,” tutur WH.
Ia mengaku hafal aturan dan undang-undangan, sehingga jangan ada yang bilang bahwa Gubernur tidak hafal. “Pada sok-sokan pintar juga di luar. Tanya dulu Gubernur,” tandasnya.
Lantaran tahu aturan, ia mengaku mengkonsultasikan rencana mutasi ke KASN. Substansi dari surat yang sempat beredar itu bukan penunjukan, tapi surat yang dikirim Gubernur ke KASN untuk minta pertimbangan.
Pria penyuka badminton ini menerangkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Engkos Kosasih sudah lebih dari lima tahun menjabat di posisi tersebut. “Pejabat yang lebih dari lima tahun harus diberhentikan dari jabatan, soal pindah atau tidak itu urusan lain. Yang memberhentikan dari jabatan ya KASN,” tegasnya.
Lantaran Engkos sudah menjabat lebih dari lima tahun sebagai Kepala Dindikbud maka diusulkan untuk diganti. Pengganti yang diusulkan yakni Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten Tabrani karena yang bersangkutan mempunyai pengalaman sebagai Kepala Dindikbud Kota Tangerang. Hanya saja, lantaran Tabrani belum dua tahun menduduki jabatan yang sekarang maka Pemprov meminta pertimbangan KASN.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, open bidding tinggal pelantikan saja. “(Riza-red) itu menjadi pertimbangan Pak Gubernur,” terangnya.
Kata dia, di tingkat panitia seleksi (pansel) pihaknya sudah mencari tahu melalui penelusuran Inspektorat dan sebagainya. “Tidak bersalah. Klarifikasi ke pengadilan segala,” ungkap Komarudin.
Mantan Pj Bupati Tangerang ini mengatakan, kalaupun Gubernur memilih Riza sebagai Kepala Biro Bina Perekonomian Provinsi Banten maka tidak menjadi masalah. Lantaran instrumen untuk mengklarifikasi itu sudah dilakukan dan rekomendasi tertulis dari KASN juga tidak ada catatan. “Kita menunggu juga (hasil klarifikasi Pemprov ke KASN-red). Kalau dianggap tidak memenuhi persyaratan silakan di rekom diberikan catatan biar menjadi pertimbangan. Tapi di rekom tidak ada,” bebernya.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke KASN untuk open bidding enam jabatan eselon II yang kosong. Apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN, maka pihaknya akan proses pelaksanaan open bidding. Sementara itu untuk mutasi masih diolah lagi dan belum disampaikan ke KASN. (nna/air/ags)
