SERANG – Alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ke Provinsi Banten mengalami penurunan. Pada saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Banten tahun 2020, terungkap TKDD untuk Banten sebesar Rp16,83 triliun. Alokasi itu turun Rp232 miliar jika dibandingkan dengan TKDD 2019  yang sebesar Rp17,062 triliun.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Nur Amalia mengatakan, anggaran TKDD turun terutama di pos dana alokasi khusus (DAK) fisik. “Karena selama ini ada beberapa daerah yang realisasinya rendah,” ujar Amalia seusai penyerahan DIPA tahun 2020 Provinsi Banten di gedung Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Rabu (20/11).

Meskipun begitu, Amalia mengatakan, anggaran untuk dana desa (DD) justru mengalami kenaikan. Kenaikan itu disesuaikan dengan proposal yang disampaikan ke pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang dimiliki dari Ditjen Perbendaharaan, alokasi DAK fisik ke Banten tahun ini sebesar Rp943 miliar yang disalurkan ke delapan kabupaten kota dan Pemprov Banten. Per 18 Oktober lalu, realisasinya baru Rp325,8 miliar atau 34,55 persen. Sedangkan alokasi DAK fisik untuk tahun depan hanya Rp832,9 miliar atau turun Rp110,1 miliar dibandingkan tahun ini.

Pada kesempatan itu, hadir pula Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang menyerahkan DIPA. Hadir juga Ketua DPRD Banten Andra Soni, sejumlah kepala daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkup Pemprov Banten, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Haryana berharap, dengan lebih majunya penyerahan DIPA 2020  maka realisasinya juga harus dapat lebih maju. “Biasanya (penyerahan DIPA-red) Desember, tapi Presiden menggaris bawahi agar segera tender. Januari 2020 diharapkan sudah tender,” ujarnya.

Kata dia, amanat Presiden untuk semua daerah sama agar penyerapan anggaran disegerakan. Lantaran pengalaman yang sudah-sudah, Maret baru dilaksanakan dengan alasan juknisnya belum ada dan juklaknya belum terbit. “Dikejar supaya sampai akhir Desember, juklak dan juknisnya ada, sehingga Januari sudah dilaksanakan,” terangnya.

Ia menguraikan, DIPA untuk Banten secara keseluruhan, yakni Rp28,79 triliun. Jumlah itu terdiri dari DIPA untuk 43 kementerian dan lembaga sebesar Rp11,96 triliun dan TKDD Rp16,83 triliun. TKDD itu terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), DAK, dana insentif daerah (DID), serta DD.

Haryana mengungkapkan, DID untuk tahun depan lebih besar lantaran seluruh daerah mendapatkan anggaran tersebut dengan total nilai Rp357,4 miliar. Sedangkan tahun lalu hanya enam kabupaten kota yang dapat DID.   “Diharapkan dapat segera dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Kata dia, DID diharapkan dapat membantu keuangan pemerintah daerah. Secara nasional, seluruh daerah juga mendapatkan alokasi DID. “Besarannya tidak sama, tapi ada formula,” ujar Haryana.

Ia mengatakan, seluruh alokasi TKDD diharapkan dapat segera dicairkan. Tapi, terkadang administrasi di pemerintah daerah yang menghambat, misalnya surat keputusan (SK). Tak hanya belanja fisik, belanja barang dan jasa juga diharapkan untuk dapat disegerakan.

Selain penyerahan DIPA kepada delapan kabupaten kota di Banten, kemarin juga diberikan penghargaan satuan kerja (satker) berkinerja keuangan terbaik. DIPA juga diserahkan kepada 43 kementerian lembaga di Banten.

Gubernur Wahidin Halim berharap, semua program di Banten dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Posisi Pemprov setara dengan pemerintah kabupaten kota menurut undang-undang otonomi daerah. Hanya saja, Pemprov diberikan penugasan oleh pemerintah pusat sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah yang memiliki fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten kota.

Pria yang akrab disapa WH itu mengatakan, agar penggunaan belanja pembangunan tepat sasaran, Presiden menekankan agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja dan memastikan serta mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan. “Sehingga, menghasilkan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang nyata manfaatnya dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, WH juga menyinggung soal pengangguran di Banten. Kata dia,  angka pengangguran di Banten tertinggi, padahal setiap tahun mengalami penurunan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ia mengungkapkan, pengangguran didominasi pendatang sebanyak 62 persen.

“Pemegang kartu kuning adalah mereka yang barusan datang dan yang baru lulus dari berbagai daerah,” tutur WH.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, Banten mempunyai daya tarik sendiri bagi para pendatang. Maka, masyarakat Banten jangan marah dan jangan menyalahkan pemerintah daerah.

Meskipun begitu, WH mengatakan, Banten hebat karena di saat angka pengangguran tinggi, angka kemiskinan justru menurun. “Hebatnya Banten. Pengangguran saja tapi kaya. Ini karena di Banten banyak kiai,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, tahun depan Pemprov mendapatkan DAK fisik sebesar Rp141,95 miliar. Jumlah itu terbagi untuk DAK reguler Rp25,96 miliar yang dibagi lagi untuk pendidikan, sosial, dan jalan. Selain itu ada juga DAK penugasan sebesar Rp115,11 miliar yang dibagi untuk pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta jalan. “Ada juga DAK afirmasi Rp880,96 juta untuk pendidikan,” ujar Rina. (nna/alt/ira)