SERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang merilis, terjadi penurunan pada angka kemiskinan 2019 di Kabupaten Serang dari tahun sebelumnya, mencapai 2,29 ribu jiwa dan disebut tingkat kemiskinannya terendah ketiga dari delapan kabupaten kota di Banten.
Demikian diungkapkan Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman melalui keterangan tertulis pada berita statistik BPS yang dirilis Desember ini. Disampaikan Indra bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang pada periode Maret 2018 sebanyak 64,46 ribu jiwa. Kemudian, pada periode Maret 2019 sebanyak 61,54 ribu jiwa. “Artinya, dalam kurun waktu satu tahun terjadi penurunan sebanyak 2,92 ribu jiwa jiwa,” ungkap Indra dalam rilis yang disampaikan melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Serang.
Dijelaskan Indra, penurunan angka kemiskinan juga menempatkan Kabupaten Serang pada posisi ketiga daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Banten setelah Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Indra juga mengungkapkan, garis kemiskinan di Kabupaten Serang mengalami peningkatan. Pada 2018 garis kemiskinan Rp294.829 per kapita per bulan meningkat pada 2019 menjadi Rp309.036 per kapita per bulan. “Garis kemiskinan adalah batasan untuk mengetahui miskin atau tidaknya seseorang,” jelasnya.
Menurut Indra, berkurangnya masyarakat miskin di Kabupaten Serang salah satunya dipicu program-program yang sudah dilakukan Pemkab Serang. Indra juga mengungkapkan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan, dari 0,22 menjadi 0,16 pada periode yang sama. “Hal itu mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga membaik selama setahun terakhir,” tandasnya.
Sementara Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya terus mencanangkan program-program untuk pengentasan kemiskinan. Di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahun ini, ungkap Tatu, Pemkab Serang memperbaiki 822 rumah tidak layak huni (RTLH) dengan anggaran mencapai Rp16,4 miliar. Perbaikan RTLH didukung program pemerintah pusat, Pemprov Banten, Baznas Kabupaten Serang, serta corporate social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan.
“Saya merasa bersyukur angka kemiskinan di Kabupaten Serang terus menurun. Tentu ini bukan hanya upaya dari Pemkab Serang, tetapi juga bersama DPRD Kabupaten Serang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan banyak pihak terlibat,” ucapnya.
Menurut Tatu, program pengentasan kemiskinan jangan hanya dilakukan Pemkab Serang, tetapi juga butuh sinergi dari multi stake holder. “Alhamdulillah, jajaran Pemkab Serang sangat konsentrasi dalam program penurunan kemiskinan dan pengangguran. Tentu akan lebih banyak warga miskin yang terbantu jika sinergi antara pemerintah dan swasta bisa dilakukan dengan baik,” katanya. (jek/zai/ags)
